Baca tanpa iklan
Iran Irak Irlandia Jepang dan Yordania Mengecam Israel saat Sidang ICJ Den Haag, Menolak Kekerasan
TRIBUNNEWS.COM- Iran, Irak, Irlandia, Jepang, dan Yordania Menolak Kekerasan di Gaza. Mereka mengecam dampak pendudukan Israel di wilayah Palestina pada sidang di Den Haag.
Pada hari Kamis (22/2/2024), Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag melanjutkan sidangnya mengenai “Konsekuensi Hukum yang timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.”
Sidang yang sedang berlangsung di ICJ merupakan konsekuensi dari resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tahun 2022.
Setelah selesai, Pengadilan Den Haag akan mengeluarkan pendapat yang tidak mengikat. Di bawah ini adalah ringkasan intervensi yang dilakukan beberapa negara.
Baca juga: China Dukung Hak Palestina Melakukan Perjuangan Bersenjata Melawan Israel, Hamas Bukan Teroris
Iran: Pendudukan dimulai pada tahun 1948
Pada sidang ICJ, Iran diwakili Reza Najafi, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional.
Menggambarkan situasi di Gaza, dia mengatakan “kita masih menjadi titik balik dalam sejarah umat manusia”, di mana “pengadilan dapat menetapkan landasan” untuk menyelamatkan ribuan nyawa dan “berkontribusi pada penentuan nasib sendiri”.
Berbeda dengan pembicara lain yang menuntut pendirian Palestina di perbatasan tahun 1967, perwakilan Iran mengatakan pendudukan telah dimulai dengan pembentukan rezim pendudukan Israel secara ilegal pada tahun 1948 dan bukannya mandat Inggris sebelumnya atas Palestina, yang menyebabkan lebih dari 700.000 warga Palestina mengungsi.
Setelah menggambarkan rezim genosida dan apartheid yang didirikan Israel, Najafi menyatakan bahwa kelambanan atau tindakan yang tidak memadai adalah salah satu penyebab utama pendudukan yang berkepanjangan. Najafi juga mengisyaratkan kebuntuan yang disebabkan oleh anggota tetap tertentu Dewan Keamanan.
Sebagai penutup, perwakilan Iran menegaskan kembali posisi lama Iran bahwa satu-satunya metode yang sah, praktis, demokratis dan adil untuk secara efektif mewujudkan hak yang melekat pada rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah dengan mengadakan referendum nasional di Palestina. ”
Karena Iran tidak mengakui negara Israel, maka Palestina di sini mengacu pada wilayahnya pada tahun 1948.
Irak: Israel melakukan kejahatan perang dan genosida
Hayder Albarrak, kepala Departemen Hukum Kementerian Luar Negeri, berbicara atas nama Irak. Senada dengan perwakilan Iran, Albarrak juga menyatakan bahwa tragedi negara bernama Palestina dan penderitaan rakyatnya dimulai pada tahun 1948.
“Entitas pendudukan Israel mengadopsi berbagai praktik yang mengarah ke tingkat genosida, merujuk secara khusus pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948”, kata Albarrak.
Perwakilan Irak juga menyatakan bahwa tindakan biadab yang dilakukan oleh entitas pendudukan Israel, serangan udara dan roket yang menargetkan warga sipil merupakan kejahatan perang. Entitas pendudukan Israel harus bertanggung jawab.
Irlandia: Uni Eropa harus meninjau kembali hubungan dagang dengan pemukim Israel
Jaksa Agung Irlandia Rossa Fanning menekankan bahwa negaranya berkomitmen terhadap tatanan global berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional, mengingat masalah tersebut keprihatinan yang mendalam terhadap pemerintah Irlandia.
Perwakilan Irlandia mengutuk serangan yang dilancarkan Hamas namun juga menyatakan bahwa dalam pandangan Irlandia, pembelaan diri Israel melampaui batas hukum internasional dengan melakukan tindakan melampaui perlu dan proporsional.
“Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah korban jiwa, kerusakan properti yang luas, termasuk rumah di seluruh Gaza, pengungsian hingga 2 juta orang, dan bencana kemanusiaan yang terjadi kemudian”, kata Fanning.
“Israel sedang dan telah terlibat dalam proses aneksasi tanah selama beberapa dekade”, kata perwakilan Irlandia, terutama menunjukkan aktivitas pemukiman ilegal.
Fanning menyatakan bahwa pasukan keamanan Israel dalam beberapa kasus bahkan berpartisipasi dalam kekerasan yang dilakukan pemukim.
Jaksa Agung Irlandia memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mengakui situasi ilegal ini, “tidak memberikan bantuan untuk menjaga situasi dan bekerja sama untuk mengakhiri pelanggaran serius ini”.
Dalam kasus Irlandia, hal ini berarti Uni Eropa “meninjau kembali hubungan perdagangan mereka dengan pemukiman di Wilayah Pendudukan Palestina”, Fanning menyimpulkan.
Jepang: Menekankan Prinsip non-akuisisi wilayah dengan kekerasan
Tomohiro Mikanagi, Direktur Jenderal, Biro Hukum Internasional/Penasihat Hukum, Kementerian Luar Negeri, dan Dapo Akande, Profesor Hukum Publik Internasional, Universitas Oxford mewakili pemerintah Jepang.
Presentasi Jepang berfokus secara eksklusif pada isu-isu yang berkaitan dengan akuisisi wilayah secara paksa, kata Mikanagi.
Jepang berpandangan bahwa resolusi yang relevan harus dipertimbangkan, kata Mikanagi, mengutip tuntutan penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini.
Membahas argumen pembelaan diri, Akande menyimpulkan “tujuan pembelaan diri terbatas pada membela negara yang diserang dan rakyatnya.
Oleh karena itu, bahkan ketika suatu negara mengalami serangan bersenjata, tindakan tersebut tidak akan pernah sebanding dengan perampasan wilayah suatu bangsa secara permanen. Akande secara implisit menolak ekspansi Israel tanpa menyebutkan nama aktornya.
Ia mengakhiri presentasinya dengan menyatakan bahwa bagi Jepang, prinsip non-akuisisi wilayah dengan kekerasan merupakan norma yang penting.
Yordania: Israel menciptakan “ketegangan agama global”
Atas nama Yordania berbicara Ayman Safadi, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Ahmad Ziadat, Menteri Kehakiman, dan Michael Wood, penasihat hukum.
“Agresi Israel di Gaza menghancurkan ribuan nyawa, menghancurkan komunitas 2,3 juta warga Palestina yang telah menderita penindasan pendudukan”, Safadi memulai kata-katanya.
“Warga Palestina sekarat karena perang Israel. Agresi ini harus segera diakhiri. Mereka yang bertanggung jawab harus diadili. Tidak ada negara yang harus kebal hukum”, kata Wakil Perdana Menteri Yordania.
“Tidak akan ada perdamaian sampai rakyat Palestina mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri melalui pembentukan dan pengakuan global atas negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya”, kata perwakilan Yordania.
Menteri Kehakiman, Ahmat Ziadat merujuk pada situasi di Yerusalem, dimana Yordania adalah penjaga tempat suci umat Islam dan Kristen.
Merinci serangan Israel dan penghancuran tempat-tempat suci ini, Ziadat memperingatkan bahwa hal ini tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga “menyulut ketegangan agama global dan menciptakan konfrontasi berdasarkan agama”.
Penasihat hukum Michael Wood menguraikan hukum internasional mengenai pendudukan dan menyimpulkan “Israel harus mengakhiri pendudukan seluruh wilayah Palestina yang diduduki, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza”
(Sumber: Telesurenglish)