Kabinet Perang Pecah! Netanyahu Perintahkan Kedubes Israel di AS Agar Tak Ladeni Benny Gantz

TRIBUNNEWS.COM - Perpecahan kabinet Perang Israel benar-benar tejadi.

Sinyalemen terbaru dari perpecahan itu, terlihat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memerintahkan kedutaan besar Israel di Amerika Serikat (AS) untuk tidak bekerja sama dan tidak memfasilitasi  Menteri Perang Benny Gantz yang berkunjung ke Washington, AS.

Kabar itu dilaporkan Financial Times (FT) pada Senin, 4 Maret 2024.

Baca juga: Konflik di Kabinet Israel Mencapai Puncak, Netanyahu Murka Benny Gantz ke AS Tanpa Koordinasi

Gantz, mantan menteri pertahanan yang bergabung dengan Kabinet Perang setelah pecahnya serbuan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober, mengaku ia mengunjungi Washington untuk “mengkoordinasikan pesan” dengan para pejabat AS.

Namun, Gantz tidak mendapat persetujuan dari Netanyahu untuk perjalanan tersebut.

Kabar berkembang menyebut, Netanyahu memandang Gantz sebagai saingannya untuk jabatan perdana menteri.

Gantz dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Senin dengan wakil presiden AS Kamala Harris, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, dan anggota parlemen senior dari Partai Republik dan Demokrat.

Dudi Amsalem, seorang menteri dari partai Likud Netanyahu, menuduh Gantz berupaya menghentikan pertempuran di Gaza.

“Anda memasuki pemerintahan darurat untuk menciptakan konsensus selama masa perang… bukan untuk menghentikan IDF memenangkan perang,” tulisnya di platform media sosial X.

Namun, sumber yang berbicara dengan FT mengatakan kunjungan Gantz dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dengan Washington, memastikan kelanjutan bantuan militer AS, dan menjaga “legitimasi kelanjutan operasi darat Israel di Gaza.”

Hubungan AS-Israel Kian Renggang

Pemerintah AS telah meningkatkan kritiknya terhadap Netanyahu selama seminggu terakhir atas memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah kantong yang hancur tersebut.

Biden mengatakan pada Sabtu bahwa “bantuan yang mengalir ke Gaza tidak cukup” dan menegaskan Israel harus berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap pengiriman kemanusiaan.

"Tidak ada alasan," tambahnya.