News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Situasi Keamanan Memanas di Ibu Kota Haiti, KBRI Havana Imbau 7 WNI Tidak Keluar Rumah

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KBRI Havana yang membawahi negara Haiti mengimbau 7 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai spa terapis untuk waspada dan tidak keluar rumah akibat kondisi politik dan keamanan di Ibu Kota Haiti, Port au Prince, yang terus memanas sejak awal Februari 2024.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KBRI Havana yang membawahi negara Haiti mengimbau 7 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai spa terapis untuk waspada dan tidak keluar rumah akibat kondisi politik dan keamanan di Ibu Kota Haiti, Port au Prince, yang terus memanas sejak awal Februari 2024.

Situasi panas di Port au Prince akibat dari janji PM Ariel Henry untuk melaksanakan pemilu pada tanggal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan situasi keamanan di Haiti yang belum kondusif.

Baca juga: 4 Tersangka Utama Pembunuhan Presiden Haiti Diekstradisi ke AS, Sidang Perdana Hari Ini

Melalui Resolusi DK PBB Nomor 2699/2023 tanggal 2 Oktober 2023, PBB telah memutuskan pengerahan pasukan polisi multinasional ke Haiti.

Pasukan polisi multinational rencananya akan dipimpin oleh Kenya dan akan bertugas untuk memulihkan situasi hukum dan keamanan.

Beberapa negara seperti Bahamas, Banglades, Barbados, Benin dan Chad telah menyatakan untuk bergabung dengan pasukan polisi multinasional berdasarkan Resolusi PBB tersebut.

Pada 29 Februari 2024, PM Haiti Ariel Henry berkunjung ke Kenya untuk membahas kerjasama keamanan dan pasukan yang akan di kirim dalam menegakkan kondisi keamanan di Haiti di bawah multinational security force (MSS) PBB.

Sementara PM Ariel Henry berada di Kenya, serangan geng kriminal bersenjata terhadap Penjara Nasional Port-au-Prince telah berlangsung sejak 28 Februari 2024.

Mereka melakukan pengepungan penjara, menyebabkan sekitar 12 orang tewas dan 4.000 narapidana yang sebagian narapidana anggota geng berbahaya melarikan diri.

Baca juga: Badai Franklin di Haiti dan Republik Dominika, Kemenlu Pastikan WNI Aman

"Saat ini geng kriminal bersenjata telah menguasai 80 persen wilayah ibukota Port-au-Prince," kata Duta Besar RI di Havana, Nana Yuliana, dalam keterangan resmi, Selasa (5/3/2024).

Dari pantauan media, situasi disebut sangat mencekam, di mana terjadi pembunuhan secara acak dan tindak kekerasan terhadap masyarakat yang diduga anggota geng lawan.

Selain itu, terjadi juga penjarahan terhadap rumah, toko warga, dan penculikan warga serta pembakaran rumah dan kendaraan masyarakat dan polisi.

Baca juga: Polisi Haiti Gelar Protes Pembunuhan Rekannya, Blokir Jalanan dan Masuk ke Bandara

Geng kriminal tersebut juga menembaki Bandara Port-au-Prince dengan senjata berat.

Akibatnya, terjadi penutupan Bandara, kantor pemerintah, sekolah dan pertokoan di Port- au-Prince dan sebagian warga mengungsi ke daerah aman di luar Ibu Kota.

"Di beberapa tempat lingkungan masyarakat, warga melakukan pengamanan mandiri dengan mengangkat senjata, melakukan penutupan jalan, dan pembakaran ban bekas untuk mencegah masuknya geng," ujar Nana.

Barbecue, geng terkuat di Haiti, disebut bertekad menahan Kepala Polisi Nasional dan para Menteri Kabinet PM Ariel Henry dan akan mencegah PM Haiti Ariel Henry kembali ke Haiti.

Strategi KBRI Havana untuk 7 WNI di Haiti

KBRI di Havana terus berkomunikasi dengan para WNI di Port au Prince yang saat ini berjumlah 7 orang dan bekerja sebagai spa terapis dan mengimbau mereka untuk berada di rumah.

"Sampai saat ini mereka dalam keadaan aman dan tempat mereka bekerja jauh dari wilayah konflik," kata Nana.

Nana menyampaikan, ada tiga strategi perlindungan WNI yang rencananya akan dilakukan:

1. Imbauan untuk tidak keluar rumah dan terus waspada menghindari daerah konflik serta menghubungi hotline KBRI jika terjadi hal-hal yang membahayakan

2. Evakuasi lewat darat ke negara tetangga yaitu Republik Dominikana, sekitar 1 jam (63km) ke wilayah perbatasan antara Haiti dan Republik Dominikana

3. Mendorong untuk keluar dari Haiti dan mencari pekerjaan di negara Karibia lainnya yang lebih aman.

Hingga berita ini diturunkan, PM Ariel Henry tidak diketahui keberadaannya dan Haiti memberlakukan state of emergency selama 72 jam sejak Senin 4 Maret 2024.

"KBRI akan terus memantau perkembangan keamanan di Haiti dan berkoordinasi dengan beberapa WNI di Republik Dominikana sekiranya terjadi eskalasi keamanan yang semakin memburuk," kata Nana.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini