Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada hari Rabu bahwa AS sedang mencoba untuk “membentuk” operasi Rafah Israel, dan berupaya untuk menghasilkan “sebuah alternatif terhadap operasi militer skala penuh dan mungkin prematur.”

Awal bulan ini, POLITICO melaporkan, mengutip para pejabat AS, bahwa Washington akan menerima dan mendukung “operasi kontraterorisme” yang lebih terbatas daripada invasi skala penuh.

Israel mengancam akan melakukan invasi penuh ke Rafah paling lambat pada bulan Mei.

Washington dilaporkan 'membentuk' rencana Rafah Israel secara tertutup, tanpa ada upaya untuk menghentikan agresi tersebut

Israel Tinggalkan Perundingan Gencatan Senjata

Israel telah meninggalkan perundingan gencatan senjata di Gaza.

Israel telah menarik diri dari putaran terakhir perundingan gencatan senjata Gaza di Qatar menyusul penolakan Hamas terhadap proposal baru tersebut.

Tel Aviv telah memutus perundingan di Qatar setelah penolakan Hamas, The Times of Israel melaporkan pada tanggal 26 Maret, dan menambahkan bahwa resolusi hari Senin di Dewan Keamanan PBB adalah penyebabnya.

Israel menarik kembali timnya dari Doha, yang secara efektif mengakhiri negosiasi, kata seorang sumber Israel kepada outlet tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekali lagi menyebut tuntutan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebagai delusi.

Mereka mengatakan bahwa kelompok perlawanan tidak tertarik untuk mencapai kesepakatan.

Menurut sumber yang dikutip oleh Reuters, tim Israel telah meninggalkan beberapa anggotanya yang terlibat dalam perundingan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengatakan bahwa pembicaraan sedang berlangsung.

Hamas terus mempertahankan persyaratannya di antara syaratnya adalah untuk mengakhiri permusuhan secara permanen, menarik pasukan Israel dari Gaza, mengizinkan distribusi bantuan ke seluruh Jalur Gaza, dan memulangkan para pengungsi, yang telah berulang kali ditolak Israel selama perundingan dalam beberapa bulan terakhir.

Ada kesenjangan besar antara tuntutan Hamas dan proposal terbaru yang dibahas selama seminggu terakhir antara para pejabat AS, Israel, Qatar, dan Mesir, khususnya mengenai jumlah tahanan keamanan yang diminta oleh kelompok perlawanan untuk dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan perempuan. Tentara tentara Israel ditahan di Jalur Gaza.

Kegagalan terbaru dalam perundingan gencatan senjata terjadi satu hari setelah AS bersikap abstain dari Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata sementara di Gaza.

Menanggapi sikap abstain tersebut, Benjamin Netanyahu membatalkan perjalanan delegasi Israel ke AS yang akan datang, yang dimaksudkan untuk berdiskusi dengan para pejabat di Washington tentang rencana serangan Israel di kota Rafah paling selatan di Gaza.

Sikap abstain AS memungkinkan resolusi tersebut disahkan, karena Israel mengharapkan AS untuk menggunakan hak vetonya.

Kantor Netanyahu mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa “Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB saat ini. Beberapa hari yang lalu, mereka mendukung resolusi Dewan Keamanan yang menghubungkan seruan gencatan senjata dengan pembebasan sandera.”

Rusia dan Tiongkok memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dirancang AS pada tanggal 22 Maret, dan menyebutnya “tidak ada gunanya” dan menyebutnya sebagai wewenang penuh bagi Israel untuk melanjutkan serangannya terhadap Rafah, tempat lebih dari 1,2 juta warga sipil Palestina terkepung dan terdampar.

Negosiasi Temui Jalan Buntu

Melansir Reuters, tim gencatan senjata Israel meninggalkan Doha, pejabat menyalahkan Hamas atas 'jalan buntu' dalam negosiasi.

Israel menarik kembali para perundingnya dari Doha setelah menganggap perundingan yang dimediasi mengenai gencatan senjata di Gaza "di jalan buntu" karena tuntutan Hamas, kata seorang pejabat senior Israel pada Selasa.

Pejabat tersebut, yang dekat dengan kepala mata-mata Mossad yang memimpin pembicaraan, menuduh pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, menyabotase diplomasi tersebut "sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengobarkan perang selama Ramadhan".

Pihak-pihak yang bertikai telah meningkatkan perundingan, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, mengenai penangguhan serangan Israel selama enam minggu sebagai imbalan atas usulan pembebasan 40 dari 130 sandera yang masih ditahan oleh kelompok militan Palestina di Gaza.

Hamas berupaya memanfaatkan kesepakatan apa pun untuk mengakhiri pertempuran dan penarikan pasukan Israel. Israel telah mengesampingkan hal ini, dengan mengatakan bahwa mereka pada akhirnya akan melanjutkan upaya untuk membongkar pemerintahan dan kemampuan militer Hamas.

Hamas juga menginginkan ratusan ribu warga Palestina yang meninggalkan Kota Gaza dan daerah sekitarnya ke arah selatan selama tahap pertama perang yang telah berlangsung hampir enam bulan itu diizinkan kembali ke utara.

Pejabat Israel mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk melipatgandakan jumlah warga Palestina yang akan dibebaskan dengan imbalan sandera menjadi 700-800 tahanan dan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina untuk kembali ke Gaza utara.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa Hamas telah membuat tuntutan “delusi”, yang menurut mereka menunjukkan bahwa Palestina tidak tertarik pada kesepakatan tersebut.

Di Tel Aviv, sekitar 300 anggota keluarga sandera dan pendukung mereka berkumpul di luar markas pertahanan Israel menuntut dilakukannya kesepakatan untuk membebaskan para tawanan.

Beberapa dari mereka mengunci diri di dalam kandang sebagai bentuk protes, sambil memegang plakat berisi foto orang-orang yang mereka cintai. "Tidak ada harga yang terlalu tinggi," kata salah satu di antara mereka.

Hamas menuduh Israel mengulur-ulur waktu perundingan saat mereka melancarkan serangan militer.

Diskusi di Doha terus berlanjut ketika warga Palestina di Gaza menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan dan perawatan rumah sakit, dan kekhawatiran bahwa kelaparan akan terus berlanjut.

Hamas Tidak akan Lepaskan Sandera Israel Sampai Tuntutan Dipenuhi

Gerakan Hamas mengatakan tidak akan melepaskan sandera Israel sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Hamas bersumpah pada hari Rabu bahwa mereka tidak akan melepaskan sandera Israel yang disandera sampai tuntutannya dipenuhi, Anadolu Agency melaporkan.

Hamas menuntut diakhirinya serangan mematikan Israel di Jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel dari Wilayah tersebut untuk kesepakatan pertukaran sandera-tahanan dengan Tel Aviv.

“Hamas tidak akan melepaskan sandera Israel sampai semua tujuannya tercapai,” kata mantan ketua kelompok tersebut, Khaled Meshaal, dalam sebuah acara di Yordania sebagaimana dikutip dalam pernyataan Hamas.

Dia mengatakan kelompok Perlawanan ingin serangan mematikan Israel dihentikan dan pasukan Israel ditarik dari Gaza.

“Kami juga menuntut kembalinya para pengungsi ke rumah mereka dan penyediaan semua bantuan dan tempat berlindung yang diperlukan, rekonstruksi daerah kantong, dan diakhirinya pengepungan,” tambah Meshaal.

Qatar, Mesir dan AS melakukan mediasi antara Hamas dan Israel untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera antara kedua belah pihak.

Hamas diperkirakan menyandera lebih dari 130 warga Israel, sementara Tel Aviv menahan lebih dari 9.100 warga Palestina di penjaranya.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di wilayah Palestina sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang.

Namun, sejak saat itu, Haaretz mengungkap bahwa helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh Israel telah dibunuh oleh Perlawanan Palestina.

Hampir 32.500 warga Palestina telah terbunuh dan 74.900 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Pada hari Senin, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama bulan suci Ramadan.

Meskipun Hamas menyambut baik resolusi tersebut, Israel menolak seruan gencatan senjata dan bersumpah untuk melanjutkan perangnya terhadap wilayah kantong Palestina.

Perang Israel, yang kini memasuki hari ke-173, telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di ICJ, yang pada bulan Januari mengeluarkan keputusan sementara yang memerintahkan Tel Aviv menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

(Sumber: The Cradle, Reuters, Middle East Monitor)