Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai berubah terhadap negaranya.
Bantuan-bantuan senjata dalam skala besar tidak lagi mengucur ke Ukraina.
"Biden berhati-hati terhadap serangan nuklir dari Rusia," kata Zelensky dalam wawancara dengan David Ignatius, kolumnis The Washington Post, Jumat (29/3/2024).
Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-765: Prancis Bongkar Rekrutmen Tentara Ilegal ke Ukraina
Sekali lagi Presiden Ukraina mendesak mendesak Kongres AS untuk menyetujui pendanaan tambahan untuk bantuan militer bagi Ukraina sesegera mungkin, dan menjelaskan bahwa kemampuan Ukraina di zona tempur bergantung padanya.
Zelensky menyatakan bahwa selama Ukraina tidak memiliki kepastian bahwa mereka dapat mengandalkan dukungan terus-menerus dari AS. "Kami akan tetap berada di posisi kami sekarang di Timur".
Dia menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina mampu melakukan operasi ofensif terbatas untuk mengusir Rusia, akan tetapi halitu memerlukan lebih banyak senjata.
Namun karena terjadinya pertentangan di kongres AS maka bantuan yang diajukan tak kunjung disetujui.
“Kita kehilangan waktu setengah tahun. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Ukraina tidak bisa menjadi isu politik antar partai,” tambahnya.
Presiden Ukraina percaya bahwa mereka yang mengkritik bantuan untuk Ukraina tidak memahami apa yang dipertaruhkan dalam perang skala penuh.
"Jika Ukraina jatuh, Putin akan membagi dunia. Menjadi teman dan musuh Rusia," ujarnya.
Persetujuan Kongres AS atas bantuan senilai lebih dari 60 miliar dolar AS untuk Ukraina saat ini diblokir oleh Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca juga: Putin Sebut Rusia Tak akan Serang Anggota NATO, tapi Janji Bakal Tembak Jatuh Jet F-16 di Ukraina
Gedung Putih telah berulang kali memperingatkan bahwa hal ini akan sangat merugikan upaya militer Kyiv di medan perang.
Mike Johnson, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, sebelumnya telah setuju untuk membatalkan keputusan untuk membantu Ukraina, namun dengan perubahan signifikan yang mengharuskan hal itu menjadi proyek DPR dan harus dalam bentuk pinjaman atau sewa tanah.
Zelensky melaporkan pada 28 Maret bahwa dia melakukan percakapan telepon dengan Mike Johnson, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS.