Baca tanpa iklan
Palestina Tolak AS yang Minta Penghentian Voting di DK PBB, Washington Bakal Terima Risiko Jika Keluarkan Veto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan menolak permintaan pemerintahan Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB.
Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB itu dilakukan untuk memutuskan diterima atau tidaknya Palestina sebagai anggota penuh PBB, kata empat pejabat Palestina, AS, dan Israel kepada Axios.
Baca juga: DK PBB Gelar Sidang untuk Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina, AS: Minta Restu Israel Dulu
Penolakan Palestina atas permintaan AS ini kian menambah ketegangan, rasa frustrasi, dan ketidakpercayaan yang terus meningkat antara pemerintahan Abbas dan pemerintahan Joe Biden selama tiga tahun terakhir.
Presiden Palestina menilai pemerintah AS tidak bertindak untuk mendorong solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Status Penuh Palestina di PBB
Seperti diketahui, Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada Kamis (18/4/2024) ini mengenai rancangan resolusi yang akan memberikan Palestina status anggota penuh di PBB, bukan status 'negara pengamat' yang disandang saat ini.
Untuk mendapatkan status anggota penuh – yang berarti PBB mengakui negara Palestina – pertama-tama memerlukan sembilan suara untuk membawa resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang.
Dewan tersebut, yang mencakup AS, harus menyetujui permohonan tersebut, dan kemudian harus menerima setidaknya dua pertiga suara Majelis Umum.
AS Berupaya Menjegal
Para pejabat AS dan Israel mengatakan pemerintahan Biden berusaha mencegah Palestina memperoleh sembilan suara sehingga AS tidak perlu memveto resolusi tersebut.
Veto AS terhadap resolusi tersebut, terutama di tengah perang di Gaza, akan menimbulkan kritik tajam terhadap Biden secara internasional dan di dalam partainya sendiri, termasuk beberapa pendukungnya.
Itu atinya, kepercayaan terhadap AS, khususnya terhadap pemerintahan Biden dalam hal penanganan masalah di Timur Tengah akan terus menurun.
Seorang pejabat AS mengatakan pemerintahan Biden dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya telah menjajaki opsi-opsi untuk kemungkinan pengakuan Palestina, tetapi bukan sebagai upaya sepihak di PBB.
AS mendesak, keanggotaan penuh Palestina juga harus melibatkan izin dari Israel.
Baca juga: Besok DK PBB Gelar Sidang untuk Putuskan Keanggotaan Penuh Palestina, AS: Minta Restu Israel Dulu
Pejabat itu mengatakan pemerintah melihat skenario pengakuan sebagai bagian dari kesepakatan regional yang lebih luas yang mencakup rencana pascaperang dan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi.