Dua minggu yang lalu, Duta Besar Palestina untuk PBB mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB meminta untuk memperbarui permintaan keanggotaan penuh di PBB untuk Palestina.

Pasca-permintaan Palestina, Dewan Keamanan PBB membentuk komite untuk membahasnya dan mengeluarkan pendapat.

Komite tersebut mempresentasikan laporannya pada Selasa dan mengatakan 15 anggota dewan terpecah mengenai pertanyaan apakah mereka harus merekomendasikan penerimaan Palestina sebagai anggota penuh organisasi tersebut, menurut salinan laporan tersebut.

Selama dua minggu terakhir, pemerintahan Biden telah menekan Abbas dan para penasihatnya untuk membatalkan permintaan mereka, kata para pejabat AS, Israel, dan Palestina.

"Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengangkat masalah ini secara langsung melalui panggilan telepon dengan Abbas, dan pejabat AS lainnya mengangkat masalah ini dengan rekan-rekan Palestina mereka hampir setiap hari dalam dua minggu terakhir, kata para pejabat Palestina dan AS," tulis laporan Axios.

Pemerintahan Biden menjelaskan kepada Palestina kalau undang-undang AS saat ini memaksa pemerintah untuk memveto resolusi tersebut atau membubarkan dana PBB, kata seorang pejabat AS.

Menurut para pejabat, Abbas menolak tekanan AS dan para menterinya mengatakan kepada pemerintahan Biden kalau mereka bersikeras melanjutkan pemungutan suara tersebut.

Janji Palsu AS

Seorang pejabat senior Palestina mengatakan pemerintahan Biden bertanya, "Apakah Abbas akan menangguhkan permohonan tersebut jika dia diundang untuk bertemu dengan Biden di Gedung Putih?".

Pejabat Palestina mengatakan Abbas menolak pertukaran ini dan mengatakan dia menyetujui usulan AS setahun yang lalu namun tidak pernah mendapat undangan.

Para pejabat AS mengakui bahwa mereka gagal meyakinkan Palestina untuk menunda upaya mereka di PBB.

Apa yang mereka katakan?

"Kami ingin AS memberikan alternatif substantif terhadap pengakuan PBB. Namun mereka tidak melakukannya. Kami yakin keanggotaan penuh Palestina di PBB sudah terlambat. Kami telah menunggu lebih dari 12 tahun sejak permintaan awal kami," kata pejabat Palestina itu.

Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan komentar.

Delapan Pendukung Palestina

Palestina saat ini mempunyai delapan anggota dewan keamanan yang diperkirakan akan mendukung mereka.