Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menanggapi reaksi pemilik X, Elon Musk yang tidak ingin menghapus postingan di X terkait penghapusan video penikaman dengan kekerasan di sebuah gereja di Sydney.
Awalnya, Australia mengadakan sidang terkait video dugaan penikaman Uskup Mar Mari Emmanuel pada 15 April.
Dalam menit-menit terakhir sidang, pengadilan memutuskan perintah dua hari terhadap X untuk menyembunyikan postingan tersebut secara global pada Senin (22/4/2024) malam.
Sebelum keputusan tersebut, Komisioner eSafety juga telah mengarahkan X untuk menghapus postingan tersebut.
Akan tetapi X hanya memblokir aksesnya di Australia saja.
Mengetahui hal tersebut membuat Albanese marah.
Ia tak habis pikir dengan Elon Musk yang tidak menyetujui permintaan pengadilan.
"Warga Australia akan menggelengkan kepala ketika mereka berpikir bahwa miliarder ini siap untuk pergi ke pengadilan memperjuangkan hak untuk menyebarkan perpecahan dan menayangkan video kekerasan,” katanya kepada Sky News.
Menurutnya, keputusan X untuk menghapus adalah tanggung jawab si pemilik X yaitu Elon Musk.
“Dia ada di media sosial, tapi dia punya tanggung jawab sosial untuk mendapatkan izin sosial itu," katanya, dikutip dari The Guardian.
Dengan itu, ia menyebut Elon Musk adalah seseorang miliarder yang sombong.
"Seorang miliarder arogan yang menganggap dirinya kebal hukum," tegasnya.
Baca juga: Elon Musk PHK 14.000 Karyawan, Bisnis Mobil Listrik Tesla Boncos Disalip Mobil China
Ia kemudian menjelaskan bahwa permintaan komisioner e-Safety kepada X adalah bentuk mereka melindungi warga Australia.
“Apa yang dilakukan komisioner eSafety adalah melakukan tugasnya untuk melindungi kepentingan warga Australia. Dan gagasan bahwa seseorang akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan hak memasang konten kekerasan di suatu platform menunjukkan betapa tidak terjangkaunya Musk,” katanya.
Namun pernyataan Albannese tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Musk.
Pada Selasa pagi, Musk menjelaskan alasannya untuk tidak menghapus seluruh postingan secara global.
“SETIAP negara diizinkan menyensor konten untuk SEMUA negara, yang merupakan tuntutan 'eSafety Commissar' Australia, lalu apa yang bisa menghentikan negara mana pun untuk mengendalikan seluruh Internet? ” tulisnya di X.
Menurut Musk, ia telah menuruti permintaan e-safety Commissar Australia.
“Kami telah menyensor konten yang dipermasalahkan di Australia, menunggu banding hukum, dan konten tersebut hanya disimpan di server di AS," jelasnya.
Selain itu, Musk juga mem-posting ulang tweet dari pengguna yang mengklaim bahwa Albanese sedang “mengiklankan” Elon dengan menyebutkan bahwa platform lain telah memenuhi permintaan untuk menghapus konten tersebut sementara X tidak.
“Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada PM karena telah memberi tahu publik bahwa platform ini adalah satu-satunya platform yang jujur," katanya.
Sebelumnya, X telah menahan akses ke tweet tersebut untuk pengguna di Australia.
Namun menurut pengacara komisioner Safety, Christopher Tran hal ini tidak berarti penghapusan postingan yang dianggap sebagai konten 'kelas 1.
Berdasarkan undang-undang klasifikasi Australia yaitu materi yang dianggap sebagai konten 'kelas 1' untuk menggambarkan 'kekerasan yang tidak beralasan atau menyinggung dengan tingkat dampak atau detail yang tinggi'.
Sementara itu, pengadilan federal telah mengeluarkan perintah tersebut hingga pukul 17.00 pada hari Rabu tanggal 25 April 2024.
Ini sambil sambil menunggu penasihat hukum setempat X menerima instruksi mengenai tanggapan X terhadap kasus tersebut.
(Tribunnews.com/Farrah Putri)
Artikel Lain Terkait PM Australia dan Elon Musk