Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA) merilis hasil citra satelit pembangunan ibu kota baru Indonesia, atau lebih dikenal dengan IKN.
"Apa yang dilakukan suatu negara ketika ibu kotanya yang penuh sesak dan tercemar mulai tenggelam ke laut? Membangun yang baru," tulis laporan Newsweek.
Citra satelit terbaru yang dirilis oleh NASA menunjukkan lanskap Kalimantan timur mengalami perubahan yang cepat.
Jaringan jalan yang luas dan tanda-tanda awal pembangunan bangunan terlihat dari citra satelit.
Proyek senilai $35 miliar ini masih dalam tahap awal.
Pembangunan IKN diperkirakan baru akan selesai paling cepat pada tahun 2045.
Namun, pemerintah Indonesia berencana meresmikan Nusantara pada musim panas ini, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 2024.
Ribuan pegawai pemerintah dijadwalkan untuk pindah pada bulan Oktober 2024 sebagai bagian dari fase pertama.
Fase pertama dikenal sebagai zona Kawasan Pusat Pemerintahan.
Lingkungan ini akan terdiri dari Istana Presiden, kantor pemerintah, dan infrastruktur untuk mendukung pegawai negeri sipil gelombang pertama.
Rest of World melaporkan Presiden Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi, belum lama ini memimpin tur para influencer media sosial mengelilingi zona pembangunan Nusantara.
Baca juga: Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 Bersama Menhub dan Menkes
Pada kesempatan tersebut, Jokowi memamerkan bangunan yang akan menjadi Istana Presiden
Dengan memanfaatkan sejumlah besar influencer di Indonesia, Jokowi berharap dapat mempengaruhi opini publik terhadap proyek tersebut.
Berdasarkan jajak pendapat, negara berpenduduk 275 juta jiwa ini terpecah dalam usaha ambisius tersebut.
Permasalahannya berkisar dari masalah lingkungan seperti penggundulan hutan, pembengkakan biaya, hingga kelayakan untuk benar-benar membangun ibu kota baru.
Para pejabat Indonesia telah berusaha selama beberapa dekade untuk memindahkan ibu kota.
Namun, baru pada April 2019 lokasinya baru ditentukan.
Tiga tahun kemudian, para legislator mengukuhkan visi Jokowi menjadi undang-undang dan semuanya mulai berjalan.
Meskipun ada kemajuan dalam konstruksi, masih belum jelas bagaimana proyek tersebut akan didanai sepenuhnya.
Investasi luar berjalan lambat, dan pemerintah menyatakan tidak mampu membiayai seluruh pembangunan itu sendiri.
Tahun lalu, konglomerat teknologi Jepang SoftBank menolak berinvestasi setelah para pejabat sebelumnya menyarankan perusahaan tersebut menawarkan investasi setidaknya $30 miliar.
Untuk saat ini, fokusnya tertuju pada rencana bulan Agustus.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)