Menanggapi temuan hari Jumat, NSO mengutip peraturan hak asasi manusia sebagai jawaban atas pertanyaan dari Haaretz.

“Sehubungan dengan pertanyaan spesifik Anda, belum ada geolokasi aktif atau sistem intelijen titik akhir seluler yang diberikan oleh NSO Group kepada Indonesia berdasarkan prosedur uji tuntas hak asasi manusia kami saat ini,” katanya seperti dikutip oleh surat kabar tersebut, mengacu pada kerangka kerja yang dimilikinya. diperkenalkan pada tahun 2020.

Candiru, sementara itu, mengatakan kepada Amnesty bahwa mereka beroperasi sesuai dengan aturan ekspor pertahanan Israel dan tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal pertanyaan yang diajukan oleh organisasi tersebut.

Wintego tidak menanggapi permintaan komentar mengenai temuan penelitian tersebut, kata Haaretz.

Badan ekspor pertahanan Israel menolak berkomentar apakah mereka telah menyetujui penjualan ke Indonesia.

Mereka mengatakan kepada Amnesty bahwa penjualan sistem pengawasan siber hanya diizinkan untuk entitas pemerintah untuk “tujuan anti-teror dan penegakan hukum”.

Amerika Serikat memasukkan NSO ke dalam daftar hitam pada tahun 2021 karena kekhawatiran bahwa teknologi peretasan teleponnya telah digunakan oleh pemerintah asing untuk “menargetkan secara jahat” para pembangkang politik, jurnalis, dan aktivis. Penunjukan ini mempersulit perusahaan-perusahaan AS untuk berbisnis dengannya.

Candiru dan Intellexa juga tunduk pada peraturan kontrol perdagangan AS.

Pada bulan Maret, AS menjatuhkan sanksi terhadap Intellexa karena “mengembangkan, mengoperasikan, dan mendistribusikan teknologi spyware komersial yang digunakan untuk menargetkan warga Amerika, termasuk pejabat pemerintah AS, jurnalis, dan pakar kebijakan”.

Sumber: Al Jazeera/Channelnewsasia