TRIBUNNEWS.COM, RUSIA -  Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara Uni Eropa sekutu AS memboikot pelantikan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia untuk masa jabatan kelimanya,

Putin akan dilantik sebagai presiden Rusia dalam sebuah upacara di Kremlin pada Selasa (7/5/2024) waktu setempat.

Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa mengatakan mereka tidak akan mengirim utusan ke pelantikan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia.

Putin, 71, menjabat presiden Rusia untuk periode kelima ini dalam pemilu bulan Maret yang menurut para kritikus tidak memiliki legitimasi demokratis .

Dia memperoleh 87,28 persen suara, beberapa minggu setelah kematian mendadak kritikus paling vokalnya, Alexei Navalny, di penjara Arktik.

Putin telah memimpin Rusia sejak 2008 dan berpotensi memperpanjang masa jabatan hingga 2036 karena amendemen konstitusi Rusia pada 2021 silam.

Pada periode 2008-2012, Putin menjadi perdana menteri Rusia dan menyerahkan jabatan presiden kepada Dmitry Medvedev karena batasan konstitusi.

“Kami tidak akan memiliki perwakilan pada pelantikannya,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan.

“Kami tentu saja tidak menganggap pemilu ini bebas dan adil, namun dia adalah presiden Rusia dan dia akan terus melanjutkan kapasitasnya.”

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-804: AS dan Barat Ogah Hadiri Pelantikan Presiden Putin

Inggris dan Kanada mengatakan mereka tidak akan mengirimkan siapa pun ke upacara tersebut.

Sementara juru bicara Uni Eropa mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka tidak akan menghadiri pelantikan tersebut, sesuai dengan posisi sebagian besar negara anggota UE. .

Tiga negara Baltik – Estonia, Latvia dan Lithuania – yang telah menarik duta besar mereka dari Moskow juga tidak menghadiri pelantikan tersebut.

“Kami percaya bahwa isolasi terhadap Rusia, dan khususnya terhadap pemimpin kriminalnya, harus dilanjutkan,” kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis.

“Partisipasi dalam pelantikan Putin tidak dapat diterima oleh Lituania. Prioritas kami tetap mendukung Ukraina dan rakyatnya yang berjuang melawan agresi Rusia.”