Pandangan Para Ahli

Donald Low, seorang profesor di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong yang mempelajari tata kelola Singapura, mengatakan bahwa Singapura tidak bisa begitu saja memprioritaskan pertumbuhan PDB atau meniru masyarakat atau perekonomian lain yang lebih maju di masa depan.

“Ini bukan karena Singapura tidak bisa belajar apa pun dari negara lain. Sebaliknya, hal ini karena Singapura kini berada di ujung tombak pembangunan dan harus merencanakan masa depannya sendiri. Negara ini harus memanfaatkan kreativitas dan kecerdikan masyarakatnya  ke tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasa dilakukan oleh pemerintahan PAP," kata Low kepada Al Jazeera.

Meskipun berharap Wong dapat mengawasi “perubahan kecil namun sangat dibutuhkan” namun Low bilang dalam budaya politik Singapura, kecil kemungkinannya ia akan berbuat banyak untuk memuaskan keinginan masyarakat Singapura agar pemerintah merangkul keberagaman dan keterwakilan yang lebih besar – atau lebih menoleransi perbedaan pendapat dan kritik. .

“Karena pimpinan partai tidak yakin secara emosional bahwa apa yang dikatakan oleh para pengkritik atau mereka yang berbeda pendapat – merupakan konsekuensi dari elitisme dan sikap sewenang-wenang – saya tidak melihat adanya perubahan signifikan dalam cara PAP menjalankan politik. " dia berkata.

Chong Ja Ian, seorang analis politik di National University of Singapore mengatakan bahwa semakin banyak warga Singapura yang menyatakan minatnya pada isu-isu di luar kesuksesan moneter dan materi – termasuk lingkungan hidup, partisipasi politik yang berarti, dan keberagaman – yang dapat membentuk rencana karier mereka dan cara mereka mengabdikan diri dari uang, waktu dan tenaga.

Chong mengatakan bahwa meskipun PAP telah berusaha untuk memperhalus citranya dan lebih melibatkan generasi muda namun “belum jelas kapan dan apakah kontak dan pengelolaan citra tersebut telah menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan”.

Chong menekankan bahwa Wong sangat menekankan kesinambungan.

“Apakah dan bagaimana ia bermaksud untuk bergerak ke arah yang lebih jelas dan berani dalam isu-isu ini – terutama bagaimana ia mengubah prinsip-prinsip umum dan gagasan menjadi kebijakan yang spesifik dan konkrit – masih harus dilihat,” ujarnya.

Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University, mengatakan inisiatif Forward SG untuk meremajakan perjanjian sosial harus dilihat sebagai “upaya untuk mencapai keseimbangan antara keprihatinan material dan post-material”.

“Melampaui permasalahan material untuk menyeimbangkannya dengan aspirasi pasca-material – keadilan, keadilan sosial, egalitarianisme, identitas nasional – bukan hanya tentang menerapkan dan mendanai langkah-langkah yang mendukung perubahan kebijakan yang diidentifikasi dalam laporan Forward SG,” kata Tan kepada Al. Jazeera.

“Ini adalah perubahan pola pikir mendasar yang memerlukan perubahan perilaku nyata dan tindakan berkomitmen yang memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum hasilnya terlihat jelas. Pertanyaannya adalah apakah warga Singapura bersedia menunggu dengan sabar.”

Tan mengatakan bahwa pengumuman dalam APBN tahun 2024, seperti insentif keuangan bagi lulusan Institut Pendidikan Teknik, yang memberikan pelatihan kejuruan kepada siswa pasca-sekolah menengah, merupakan langkah pertama yang penting dan perlu.

Meski begitu, Tan mengakui bahwa mengubah persepsi bahwa pertumbuhan itu penting dengan segala cara adalah hal yang sulit.