Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Setelah lebih dari 300 rudal dan serangan drone diluncurkan oleh Iran kepada Israel pada pertengahan bulan April yang lalu, banyak pihak yang mengadvokasi penerapan sanksi yang lebih keras terhadap ekspor minyak dari Iran.
Satu pihak yang paling getol menggalakkan sanksi tersebut adalah Amerika Serikat.
Bahkan, sejumlah pejabat AS mengaku blak-blakan berupaya untuk menghentikan transfer minyak Iran ke sejumlah negara di Asia Tenggara.
Pejabat Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Iran tidak akan dapat memindahkan minyaknya kecuali melalui Singapura dan Malaysia.
Karena hal itulah,Brian Nelson, wakil menteri keuangan AS untuk terorisme dan intelijen keuangan, sedang berupaya untuk memperketat pembatasan ekspor minyak mentah Iran selama kunjungan empat hari di Singapura dan Malaysia yang dimulai pada Selasa (7/5/2024) lalu.
Dalam kunjungannya ke Malaysia dan Singapura, ia bertemu dengan para eksekutif minyak, regulator, dan lembaga keuangan.
Kunjungan Nelson ini dilakukan seiring dengan upaya Departemen Keuangan untuk menindak pendanaan kelompok perlawanan seperti Hamas, yang diduga mengalir melalui Asia Tenggara, termasuk usaha penggalangan dana dan penjualan minyak Iran.
Nelson menyampaikan kepada wartawan bahwa AS berupaya mencegah Malaysia menjadi kekuatan regional di mana kelompok perlawanan Palestina dapat mengumpulkan dana.
Bahkan Nelson mengklaim AS siap menerapkan sanksi kepada siapa pun pihak yang terlibat dalam perdagangan minyak antara Iran dan negara-negara di Asia Tenggara.
Namun, bak anjing menggonggong khafilah berlalu, peringatan sanksi dari AS ini justru dikecam keras oleh Malaysia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution bin Ismail pada Kamis (9/5/2024)
Baca juga: Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran: Teheran Bakal Ubah Doktrin Nuklir Jika Terancam oleh Israel
Dikutip Tribunnews dari kantor berita pusat Iran (IRNA), Saifuddin mengatakan bahwa Kuala Lumpur hanya mengakui sanksi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saja dan bukan oleh negara-negara individu seperti Amerika Serikat.
"Saya menekankan bahwa kami hanya akan mengakui sanksi jika diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa."' tegasnya kepada wartawan.
Saifuddin juga mengaku sudah menyatakan penolakan tersebut langsung ke hadapan Nelson.