TRIBUNNEWS.COM - Israel mengembalikan peralatan penyiaran milik Kantor Berita Associated Press setelah menyitanya di Israel selatan.
Israel sebelumnya juga sempat menutup siaran langsung Associated Press di Gaza.
Kini, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi telah membatalkan keputusan tersebut.
Pasalnya, keputusan Israel menutup siaran langsung kantor berita Amerika Serikat (AS) itu, menyebabkan meningkatnya tekanan internasional.
Shlomo Karhi mengatakan, peralatan tersebut disita karena melanggar Undang-undang media baru dengan menyediakan gambar untuk disiarkan di jaringan Al Jazeera yang berbasis di Qatar, yang telah dilarang.
"Karena Kementerian Pertahanan ingin memeriksa masalah siaran dari lokasi-lokasi ini di Sderot mengenai risiko bagi pasukan kita, saya sekarang telah memerintahkan untuk membatalkan operasi dan mengembalikan peralatan ke agen AP, sampai keputusan berbeda dibuat oleh Kementerian Pertahanan," katanya, Rabu (22/5/2024), dilansir BBC.
Karhi pun mengklaim gambar-gambar yang diduga dibagikan Associated Press menyebarkan posisi pasukan Israel.
"Posisi pasukan kami di Jalur Gaza utara dan menempatkan mereka dalam risiko sesuai dengan pendapat keamanan dan keputusan pemerintah," jelasnya.
Respons atas Langkah Israel
Gedung Putih menyatakan keprihatinannya atas keputusan Israel sebelumnya.
Sementara itu, Asosiasi Pers Asing mengatakan mereka khawatir dengan “serangkaian langkah mengerikan terbaru yang dilakukan pemerintah Israel untuk membungkam media”.
Baca juga: Pasukan Israel yang Menyamar Serbu Kamp Jenin Tepi Barat, Menembaki Siapapun yang Bergerak di Jalan
PBB juga mengecam tindakan Israel tersebut dan menyebutnya “mengejutkan”.
Wakil Presiden AP, Lauren Easton, mengatakan pihaknya mengecam keras tindakan pemerintah Israel.
Diberitakan AP News, Pemerintah Israel membalikkan keadaan beberapa jam setelah memblokir video langsung Gaza dari organisasi berita tersebut.
Israel menghadapi kritik yang meningkat karena mengganggu jurnalisme independen.
Video langsung AP tentang Gaza diputar ulang pada Rabu pagi di Israel.
Pejabat Israel menggunakan Undang-undang baru pada 5 Mei untuk menutup Al Jazeera yang berbasis di Qatar di Israel, menyita peralatannya, melarang siarannya, dan memblokir situs webnya.
Setelah Israel menyita peralatan AP, pemerintahan Joe Biden, organisasi jurnalisme, dan pemimpin oposisi Israel mengutuk pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menekannya untuk membatalkan keputusan tersebut.
Para pejabat sebelumnya belum pernah memberi tahu AP bahwa penempatan kamera langsungnya merupakan sebuah masalah.
Sebaliknya, mereka berulang kali mencatat bahwa gambar tersebut muncul secara real-time di Al Jazeera.
Al Jazeera adalah satu dari ribuan pelanggan AP, dan menerima video langsung dari AP dan organisasi berita lainnya.
Baca juga: Israel Banjir Serangan Regional: Perlawanan Irak Hajar Eilat di Selatan, Hizbullah Gempur Utara
Israel telah lama memiliki hubungan yang buruk dengan Al Jazeera, dan menuduhnya bias terhadap negara tersebut.
Netanyahu menyebutnya sebagai “saluran teror” yang menyebarkan hasutan.
Sebelumnya, AP menyiarkan gambaran umum tentang Gaza utara.
AP mematuhi aturan sensor militer Israel, yang melarang penyiaran rincian seperti pergerakan pasukan yang dapat membahayakan tentara.
Video langsung umumnya menunjukkan asap membubung di wilayah tersebut.
Baca juga: Jenderal Top Pentagon Ungkap Kebodohan Berulang Strategi Militer Israel di Gaza: Hamas Itu Ideologi
AP telah diperintahkan secara lisan pada Kamis lalu untuk menghentikan transmisi langsung, namun mereka menolak melakukannya.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyebut tindakan pemerintah terhadap AP sebagai “tindakan gila".
Diketahui, perang di Gaza dimulai dengan serangan Hamas di Israel yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 250 lainnya disandera.
Lebih dari 35.000 warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam perhitungannya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)