Baca tanpa iklan
Dia mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon pada tahun berikutnya, dan pada tanggal 24 Mei dia berada dalam konvoi terakhir yang melintasi perbatasan, memberikan perintah agar gerbang ditutup dan dikunci.
Dia segera diangkat menjadi komandan Divisi IDF Yudea dan Samaria, yang mengawasi aktivitas IDF di Tepi Barat, hanya beberapa hari sebelum pecahnya intifada kedua.
Pada tahun 2002 ia menjadi komandan Komando Wilayah Utara, yang mengawasi aktivitas IDF di sepanjang perbatasan Israel dengan Lebanon dan Suriah.
Sebagai komandan Angkatan Darat IDF, posisi yang diambilnya pada tahun 2005, Gantz masuk kembali ke Lebanon selama Perang Lebanon 2006 untuk memulihkan dua tentara yang ditangkap oleh Hizbullah.
Pada tahun 2007 ia bertugas di Washington, DC, sebagai atase militer Israel.
Ia kembali ke Israel pada tahun 2009 sebagai Wakil Kepala Staf IDF dan menjadi Kepala Staf pada tahun 2011.
Baca juga: Benny Gantz Peringatkan Para Pemukim Israel di Utara Bersiap untuk Perang dengan Hizbullah Lebanon
Karir Politik
Gantz pensiun dari militer pada tahun 2015.
Ia sempat memicu kemarahan partai sayap kanan Likud Netanyahu pada bulan Maret ketika melakukan kunjungan resmi ke Washington.
Gantz melanjutkan manuver politiknya pada minggu-minggu berikutnya, dengan menyerukan pemilihan legislatif lebih awal dan mengeluarkan ultimatum kepada Netanyahu: menyetujui rencana untuk Gaza pascaperang pada tanggal 8 Juni, atau Gantz akan mundur dari pemerintahan.
Saat berbicara pada konferensi pers di Tel Aviv, Gantz mengatakan Netanyahu gagal dalam peperangan di Gaza, sehingga membuat ia memutuskan untuk mundur dari jabatan.
"Netanyahu menghalangi kita untuk maju menuju kemenangan sejati. Itulah sebabnya kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini, dengan berat hati tetapi dengan penuh keyakinan," kata Gantz, dikutip dari Al Jazeera.
Gantz menganggap Netanyahu menghambat tujuan Israel.
Sehingga, ia meminta Netanyahu untuk segera mengadakan pemilu demi warga Israel.
Bulan lalu, partainya mengatakan telah mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu dini.