Terbaru, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengecam keras persetujuan Kabinet Pendudukan Israel atas legalisasi lima pos terdepan di Tepi Barat dan kemajuan rencana pembangunan ribuan “unit kolonial” baru di Tepi Barat.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, Kementerian Palestina menyatakan keprihatinan besar atas kejahatan yang terus dilakukan oleh pemerintah Israel dalam memperluas pemukiman dan memperdalam politik apartheid, yang bertujuan untuk menutup pintu terhadap setiap peluang untuk mewujudkan negara Palestina.

Keputusan ini menyatakan, pemerintah Pendudukan Israel bertanggung jawab penuh dan langsung” atas konsekuensi dan dampak serius terhadap konflik dan seluruh wilayah.

Baca juga: Bahan Baku dari Yordania, Tepi Barat Bisa Produksi Rudal Secanggih Produk Gaza Buat Hancurkan Israel

Kementerian menegaskan bahwa meningkatnya aktivitas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan tantangan besar terhadap resolusi internasional yang relevan, khususnya Resolusi 2334.

Hal ini mewakili pengabaian resmi Israel terhadap konsensus internasional yang menolak penjajahan sebagai hambatan dalam penerapan solusi dua negara – sesuai dengan pernyataan tersebut.

Kementerian Palestina menyerukan intervensi mendesak Amerika dan internasional untuk menghentikan tindakan sepihak ilegal ini, menerapkan sanksi internasional yang bersifat memberikan efek jera terhadap seluruh sistem apartheid kolonial, dan memberikan tekanan nyata pada pemerintah “Israel” untuk menghentikan kegiatan pemukiman dan mematuhi keinginan internasional untuk perdamaian.

(oln/rntv/*)