TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengancam Israel untuk segera mengakhiri perangnya dengan Hamas, Kamis (11/7/2024).
Tak hanya itu, Biden juga mendesak Israel untuk tidak menduduki daerah Gaza setelah perang berakhir.
Dalam konferensi pers, Biden mengatakan kerangka gencatan senjata telah disepakati oleh Israel dan Hamas, meskipun masih ada celah yang harus ditutup.
"Kerangka kerja itu kini disetujui oleh Israel dan Hamas. Jadi saya mengirim tim saya ke wilayah itu untuk menuntaskan perinciannya," kata Biden, dikutip dari Reuters.
Direktur CIA, Bill Burns dan utusan AS untuk Timur Tengah Brett McGurk berada di Timur Tengah minggu ini untuk bertemu dengan mitra regional guna membahas kesepakatan gencatan senjata.
"Ini adalah masalah yang sulit dan kompleks. Masih ada celah yang harus ditutup. Kami membuat kemajuan. Trennya positif."
"Saya bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan ini dan mengakhiri perang ini, yang seharusnya berakhir sekarang," ujar Biden.
Sebelumnya, Hamas telah menyetujui untuk mencabut tuntutan agar Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kesepakatan itu tidak boleh menghalangi Israel untuk melanjutkan pertempuran hingga tujuan perangnya tercapai.
Di awal perang, ia berjanji untuk memusnahkan Hamas.
Kantor Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa dia berkomitmen untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata Gaza asalkan garis merah Israel dihormati.
Baca juga: Dipaksa Israel Pergi dari Kota Gaza, Warga Palestina Tertawa & Menolak, Ini Alasannya
Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa Israel tidak boleh menduduki Gaza sambil juga mengecam kabinet perang Israel, dengan mengatakan "Israel terkadang kurang kooperatif".
Presiden AS itu juga menyatakan kekecewaannya atas beberapa langkahnya yang tidak berhasil di Gaza, seperti rencana penutupan dermaga kemanusiaan milik militer AS di lepas pantai Gaza.
AS juga Beri Sanksi Pemukim Israel
Tak hanya mendesak Israel di Gaza, AS juga memberi sanksi terhadap pemukim di wilayah Tepi Barat yang diduduki.