Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang mengkritik China terkait keputusan arbitrase internasional antara China dan Filipina yang tidak dilaksanakan oleh China.
"Delapan tahun telah berlalu sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Arbitrase atas sengketa antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Laut China Selatan. Keputusan Pengadilan ini bersifat final dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, Filipina dan China, berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)," ungkap Yoko Kamikawa, Menteri Luar Negeri Jepang, Jumat (12/7/2024).
Baca juga: Pemda Tokyo Jepang Rekrut Perawat Indonesia, Jadwalnya 27 dan 28 Juli di JCC
Menteri Kamikawa mengatakan klaim Tiongkok bahwa mereka tidak akan menerima putusan tersebut bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS, dan melemahkan supremasi hukum dalam komunitas internasional.
"Sangat disayangkan sekali China tidak patuh akan keputusan tersebut. Jepang sangat berharap kepatuhan para pihak terhadap keputusan tersebut akan mengarah pada penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai," kata Menteri Kamikawa.
Menurut Menteri Kamikawa, menegakkan dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum akan menjadi keuntungan bagi semua negara, baik besar maupun kecil.
"Berdasarkan pengakuan tersebut, Jepang sangat mengapresiasi posisi Pemerintah Filipina yang secara konsisten mematuhi penghargaan tersebut dan menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai," ujarnya.
Menteri Kamikawa mengatakan Jepang kembali menyatakan keberatannya terhadap klaim maritim di Laut China Selatan yang tidak sesuai dengan UNCLOS.
Baca juga: Kerap Provokasi, Tiongkok Jadi Ancaman Nyata di Laut China Selatan, Indonesia Harus Bersikap Tegas
"Jepang juga menegaskan kembali keprihatinan serius atas tindakan berulang kali yang menghalangi kebebasan navigasi dan meningkatkan ketegangan regional termasuk tindakan berbahaya baru-baru ini yang mengakibatkan kerusakan pada kapal Filipina dan cederanya warga Filipina di dalamnya," kata dia.
Sebagaimana ditegaskan kembali dengan Filipina pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Jepang-Filipina Kedua tanggal 8 Juli 2024, Jepang sangat menentang segala upaya sepihak untuk mengubah status quo yang telah ditetapkan secara damai dengan kekerasan atau paksaan.
Jepang menyerukan China untuk mematuhi keputusan tersebut, yang mengikat secara hukum pada tahun 2016 di Laut China Selatan.
"Jepang akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional seperti Negara-negara Anggota ASEAN dan Amerika Serikat untuk menjaga dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum, mengingat kembali berbagai inisiatif seperti Pernyataan Visi Bersama dari Para Pemimpin Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat pada bulan April 2024 dan Komunike Pemimpin Apulia G7 pada bulan Juni 2024," tegas Kamikawa.
Sementara itu bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: info@sekolah.biz Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsapp.