Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Rusia berencana untuk memblokir YouTube pada bulan September 2024 mendatang.
Media pro-negara Rusia Gazeta.ru melaporkan berita ini pada tanggal 12 Juli 2024 kemarin.
Laporan itu diperoleh dengan mengutip sumber yang dekat dengan Pemerintahan Presiden Vladimir Putin serta sumber di sebuah perusahaan yang mengumpulkan data untuk lembaga penegak hukum.
Berita tersebut, muncul setelah Rostelecom, penyedia telekomunikasi terkemuka di negara itu, mengatakan bahwa ada "masalah teknis dengan peralatan Google yang dapat mempengaruhi kecepatan unduh dan kualitas video YouTube."
"Situasi akan memburuk pada bulan Juli dan Agustus, yang berarti bahwa fungsionalitas YouTube akan memburuk di beberapa wilayah," kata sumber Gazeta.ru.
Dan pada bulan September, pemblokiran (YouTube) akan dimulai.
Sumber kedua Gazeta.ru juga mengonfirmasi bahwa ada rencana untuk memblokir situs web tersebut pada musim gugur.
Komentar pemerintah
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah rencana yang diduga untuk membatasi situs web tersebut.
Peskov mengatakan, bahwa menurut "pernyataan resmi dari perusahaan terkait," peralatan yang dimaksud "tidak diperbarui selama lebih dari dua tahun."
Sumber yang dirahasiakan mengatakan kepada media independen Meduza bahwa penjelasan Rostelecom hanyalah "upaya untuk mengalihkan tanggung jawab bahwa pemerintah telah dengan sengaja memperlambat situs tersebut sejak 11 Juli."
Baca juga: NATO Yakin Ukraina Tidak Akan Mampu Bikin Serangan Balik ke Rusia Tahun Ini
Sumber Meduza menambahkan bahwa Roskomnadzor, badan sensor negara itu, memiliki alat untuk "membatasi lalu lintas" sendiri.
Kyiv Independent tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.
Dengan 93 juta pengguna Rusia, YouTube telah dijuluki sebagai "benteng terakhir kebebasan berekspresi dan informasi" di negara itu di tengah tindakan keras pemerintah yang meluas terhadap ruang informasi.
Ketika Kremlin mengintensifkan tekanannya terhadap situs tersebut untuk memblokir konten yang "tidak diinginkan" seperti video antiperang, para pengamat mengatakan bahwa larangan total situs tersebut hanya "masalah waktu."