Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Pasukan Pertahanan Israel (IDF) segera merekrut paksa para anggota komunitas Yahudi ultra Ortodoks di negara zionis tersebut.
IDF saat ini sangat kekurangan pasukan karena telah banyak yang tewas atau terluka akibat peperangan melawan sejumlah kelompok Islam di beberapa negara tetangga yang membela Hamas.
Pada Minggu (15/7/2024) kemarin, IDF mulai mengirimkan rancangan perintah awal kepada anggota komunitas yang disebut Haredi tersebut.
Baca juga: Dari Nablus, Tulkarm hingga Tubas, Pertempuran Milisi Palestina Vs IDF Meletus di Seluruh Tepi Barat
Menurut pengadilan, saat ini terdapat 63.000 laki-laki Haredi usia wajib militer.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bulan lalu mengatakan, IDF sangat membutuhkan 10.000 anggota tambahan.
Dikecualikan dari dinas militer sejak berdirinya negara Yahudi, Haredim diizinkan untuk direkrut berdasarkan keputusan pengadilan bulan lalu.
Langkah itu merupakan kegiatan pertama dalam proses penyaringan untuk rekrutan tahun depan, jelas IDF dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
“IDF bekerja untuk merekrut dari seluruh lapisan masyarakat,” bunyi pernyataan tersebut dikutip dari Haaretz.
Mereka juga menambahkan bahwa kelompok ultra-Ortodoks dipanggil untuk bertugas. “Mengingat meningkatnya kebutuhan operasional saat ini, [dan] mengingat tantangan keamanan,” demikian keteragan IDF karena masalah yang dihadapi negara.
Israel adalah rumah bagi lebih dari satu juta Haredim. Dikenal dengan pakaian hitam khas pria dan penutup kepala wanita, Haredim adalah fundamentalis agama yang berusaha membatasi kontak mereka dengan mayoritas Yahudi yang lebih sekuler di Israel.
Pada bulan lalu Mahkamah Agung Israel dengan suara bulat memutuskan bahwa militer harus memasukkan siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam dinas militer, ketika perang di Gaza memasuki bulan kesembilan dan Israel menghadapi kekurangan tenaga kerja.
Baca juga: Presiden Iran Aktif Tunjukkan Dukungan untuk Hamas dan Houthi, Bicara dengan Pemimpinnya via Telepon
Pengadilan juga memerintahkan pemerintah untuk menghentikan pendanaan sekolah agama, atau yeshivas, yang siswanya menghindari wajib militer.
“Saat ini, tidak ada kerangka hukum yang memungkinkan untuk membedakan antara pelajar yeshiva dan mereka yang ditakdirkan untuk wajib militer,” kata pengadilan.
“Oleh karena itu, negara tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan penghindaran wajib militer secara menyeluruh.”
Di Israel, dinas militer adalah wajib bagi sebagian besar pria dan wanita Yahudi, sedangkan siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks atau ‘Haredi’ sebagian besar telah dibebaskan dari wajib militer sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1948.
Pengecualian ini telah lama memicu kemarahan di kalangan masyarakat sekuler Israel dan perselisihan semakin mendalam sejak militer memanggil ribuan tentara menyusul pecahnya konflik di Gaza.
“Saat ini, di tengah perang yang sulit, beban kesenjangan tersebut menjadi lebih parah dari sebelumnya – dan memerlukan solusi berkelanjutan terhadap masalah ini,” tulis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya.
Wajib militer adalah wajib bagi sebagian besar warga Israel, baik pria maupun wanita diharuskan bertugas antara 24 dan 32 bulan di IDF, biasanya mulai usia 18 tahun ke atas.
Namun, berdasarkan perjanjian tahun 1948 antara perdana menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, dan para pemimpin Haredi, anggota komunitas ini dibebaskan dari layanan wajib jika mereka terdaftar di sekolah agama, atau Yeshivas.
Bergabung dengan Yeshivas menjadi tiket keluar dari dinas militer bagi Haredim, yang berpendapat bahwa kehidupan militer akan mengganggu pembelajaran Taurat mereka, mengganggu waktu sholat panjang mereka, dan membuat mereka berhubungan dengan lawan jenis.
Selain itu, beberapa Haredim anti-Zionis, dan mengklaim bahwa negara Israel akan tetap tidak sah sampai kedatangan mesias.
Pengecualian ini telah menyebabkan perselisihan antara Yahudi Ortodoks dan Yahudi sekuler, yang membuat mereka marah karena mereka harus memikul beban dinas militer sambil juga mendanai Yeshiva dengan pajak mereka.
Perjanjian tahun 1948 itu beberapa kali diperpanjang hingga habis masa berlakunya tahun lalu.
Meskipun akan diperpanjang sekali lagi, pecahnya perang Israel-Hamas memperlihatkan kekurangan personel di militer Israel dan mendorong mahkamah agung negara tersebut untuk mengkaji ulang status quo yang telah berlangsung selama 76 tahun.
Orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks memandang studi agama penuh waktu mereka sebagai hal mendasar dalam melestarikan Yudaisme, dan menjauhkan diri dari masyarakat sekuler, khususnya militer, demi mematuhi ketaatan iman yang ketat.
Partai Haredi dengan gigih menentang upaya untuk memasukkan siswa seminari ke dalam militer. Keputusan tersebut telah dikutuk oleh Persatuan Torah Yudaisme dan Shas, dua partai ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.
Pemimpin Persatuan Torah Yudaisme Yitzhak Goldknopf menulis di X pada hari Selasa bahwa keputusan tersebut “diduga dan sangat disayangkan.”
“Negara Israel didirikan untuk menjadi rumah bagi orang-orang Yahudi yang Tauratnya adalah landasan keberadaannya. Taurat Suci akan menang,” katanya.
Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa Israel akan melanjutkan kampanyenya di Gaza sampai mencapai “kemenangan total” atas kelompok militan Palestina Hamas. Pada hari Minggu, dia mengatakan kepada media Israel bahwa beberapa personel Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan “bergeser ke utara” untuk fokus di perbatasan dengan Lebanon saat Israel berhadapan dengan kelompok militan Hizbullah.