Ben-Gvir: Israel akan Bubarkan Otoritas Palestina jika AS Menjatuhkan Sanksi pada Menteri Israel

TRIBUNNNEWS.COM- Pemerintahan AS Joe Biden menganggap Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir bertanggung jawab atas gangguan keamanan di Yudea dan Samaria serta memimpin kebijakan pemerintah di area ini.

Dua menteri itu, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir berpotensi akan mendapatkan sanksi dari AS.

Mendapatkan ancaman sanksi dari AS, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam balik. ia telah memperingatkan bahwa jika pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada menteri pemerintah Israel, Israel akan menanggapinya dengan membubarkan sepenuhnya Otoritas Palestina, termasuk semua lembaga dan ekonominya.

Menanggapi laporan terkini bahwa pemerintahan Biden mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan keras pada hari Sabtu yang mengecam tindakan potensial tersebut.

Frustrasi yang dilaporkan oleh pemerintahan tersebut terhadap kebijakan pemerintah Israel untuk memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat dan dukungan para menteri terhadap tindakan tersebut telah menyebabkan diskusi tentang peningkatan tindakan terhadap mereka.

Menurut jurnalis Israel Barak Ravid, yang mengutip tiga pejabat senior Amerika, Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih mengadakan pertemuan penting minggu lalu.

Pertemuan digelar untuk membahas sanksi potensial ini.

Pemerintah Joe Biden menganggap Smotrich dan Ben-Gvir bertanggung jawab atas upaya merusak keamanan di Yudea dan Samaria serta memimpin kebijakan pemerintah di wilayah ini.

Menteri Ben-Gvir menyatakan, "Laporan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada saya dan Menteri Keuangan adalah serius. Tindakan menjatuhkan sanksi kepada warga negara Israel oleh pemerintahan Amerika, yang telah dimulai, merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Israel."

Ia juga mengkritik pendekatan pemerintahan Joe Biden, dengan berupaya menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin Israel.

Pertimbangan sanksi tersebut menyusul keputusan Knesset untuk memajukan perencanaan dan pembangunan 5.000 unit rumah tambahan di permukiman dan melegalkan lima pos terdepan.

Awal tahun ini, ketika Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah baru yang memberikan sanksi kepada pemukim tertentu, pejabat Gedung Putih telah menyarankan untuk menargetkan Smotrich dan Ben-Gvir secara khusus.

Namun, Joe Biden awalnya menolak usulan ini, dengan alasan bahwa AS tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada pejabat terpilih di negara-negara demokrasi.