Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Peraih Nobel Muhammad Yunus telah dilantik sebagai kepala pemerintahan transisi Bangladesh pada Kamis (8/8/2024).
Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin melantik Yunus di Bangabhaban, Dhaka, Bangladesh pada pukul 9 malam waktu setempat.
Dalam pelantikan tersebut, Yunus diambil sumpahnya untuk menjabat dan melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan transisi dengan tulus.
"Saya akan menegakkan, mendukung, dan melindungi konstitusi serta akan melaksanakan tugas saya dengan tulus," kata Yunus pada acara pelantikan, dikutip dari NDTV, Jumat (9/8/2024).
Pelantikan tersebut sekaligus untuk 16 penasehat lain yang akan membantu Yunus menjalankan pemerintahan transisi Bangladesh.
Sebagian besar anggota pemerintahan transisi adalah teknokrat, atau cendekiawan yang berkiprah di pemerintahan.
Para penasihat tersebut termasuk Nahid Islam dan Asif Mahmud, dua pemimpin utama protes yang menyebabkan tergulingnya Sheikh Hasina, perdana menteri sebelumnya.
Kedua koordinator Gerakan Mahasiswa Antidiskriminasi itu telah mengukir sejarah sebagai penasihat termuda pemerintahan sementara Bangladesh.
Dilansir Anadolu Ajansi, penasihat lainnya antara lain Saleh Uddin Ahmed, Brigadir Jenderal (purnawirawan) M Sakhawat Hossain, Asif Nazrul, Adilur Rahman Khan, Syeda Rezwana Hasan, Hasan Arif, Touhid Hossain, Supradeep Chakma, Dr Bidhan Ranjan Roy, AFM Khalid Hasan, Nurjahan Begum, Sharmeen Murshid, Farooqui Azam, dan Farida Akhtar.
Setelah pelantikan, salah satu penasihat pemerintah transisi, Profesor Asif Nazrul menyampaikan sedikit pidatonya yang mendesak semua orang untuk menahan diri dari menggunakan cara-cara kekerasan.
"Kita harus menahan diri. Jangan sampai kita menjadi apa yang kita lawan dengan mengandalkan kekuatan otot," katanya dikutip dari Daily Sun.
Baca juga: Aktor Bangladesh Tewas di Tangan Pengunjuk Rasa Karena Dianggap Pendukung Pemerintah
Sebelumnya, aksi protes berujung menjadi kerusuhan dan menewaskan setidaknya 400 orang terjadi setelah adanya dugaan tindakan keras dari pemerintah sebelumnya.
Korban yang tewas dan adapula yang hilang menjadikan tuntutan protes melebar untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Sheikh Hasina.
Baru pada Senin (5/8/2025), Hasina mengundurkan diri dan terbang ke India.