Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mendesak mediator gencatan senjata untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
Sebagai informasi, mediator gencatan senjata adalah Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).
"Para mediator harus memenuhi tanggung jawab mereka dan memaksa Israel untuk melaksanakan apa yang telah disepakati," kata Hamas dalam pernyataannya, Minggu (18/8/2024), dikutip dari Anadolu Ajansi.
Desakan ini muncul setelah pembicaraan gencatan senjata di Doha, Qatar, berakhir pada Jumat (16/8/2024).
Tak hanya itu, Hamas juga menyinggung persyaratan yang diajukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Hamas menilai syarat-syarat baru yang diajukan Netanyahu menghambat gencatan senjata di Jalur Gaza.
"Usulan baru tersebut sesuai keinginan Netanyahu dan sejalan dengannya, khususnya penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan di Poros Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalyr Gaza), penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia (di Selatan)," urai Hamas.
"Dia juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran sandera dan menarik kembali persyaratan lainnya, yang menghambat penyelesaian kesepakatan," imbuh gerakan tersebut.
Menurut Hamas, syarat-syarat baru dari Netanyahu dibuat untuk menyabotase upaya-upaya mediator dan memperpanjang perang di Gaza.
Hamas lantas menegaskan komitmennya terhadap apa yang disepakati pada 2 Juli 2024, berdasarkan proposal yang didukung Presiden AS, Joe Biden, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Karena itu, Hamas mendesak mediator untuk memaksa Israel melaksanakan apa yang telah disepakati berdasarkan dokumen 2 Juli.
Baca juga: Lagi-lagi Iran Diprediksi Tunda Serangan ke Israel, Masih Pantau Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza
Blinken Tiba di Israel
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, tiba di Israel pada Minggu malam, untuk mencapai kemajuan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera antara Tel Aviv dan Hamas.
Ia dijadwalkan bertemu dengan Netanyahu; Presiden Israel, Isaac Herzog; dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant; pada Senin (19/8/2024), harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan.
Blinken juga diperkirakan akan mengunjungi Mesir pada Selasa (20/8/2024), sebagai bagian dari lawatannya saat ini, kata surat kabar itu.
Netanyahu Ajukan Syarat Baru
Sebelumnya, Netanyahu mengajukan empat syarat baru saat pembicaraan gencatan senjata di Qatar, Kamis (15/8/2024) lalu.
Kondisi yang diajukan Netanyahu itu dianggap penting bagi Israel, tapi ditentang Hamas dan faksi Palestina lainnya.
Dikutip dari Anadolu Ajansi, syarat pertama yang diajukan Netanyahu adalah perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi Poros Netzarim dari Gaza tengah ke utara.
Terkait hal itu, para negosiator Israel sebelumnya sudah mengatakan kepada media Israel, syarat itu bisa saja mempersulit tercapainya kesepakatan.
Syarat kedua adalah agar Israel mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia (poros Salah al-Din) dan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir.
Sebagai informasi, wilayah tersebut sudah berada di bawah kendali Israel sejak Mei 2024.
Baca juga: Gantz Ejek Netanyahu karena Takut Koalisinya Hancur: Bersikaplah Berani demi Israel!
Syarat ketiga yang diajukan Netanyahu menyangkut mengetahui jumlah tahanan Israel di Gaza yang masih hidup.
Tahanan Israel yang masih hidup itu nantinya akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Diketahui, Israel menahan sedikitnya 9.500 warga Palestina, sedangkan Hamas mengklaim ada sekitar 115 tahanan Israel di Gaza.
Sekitar 70 dari 115 tahanan di Gaza tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel.
Kesepakatan pertukaran sandera yang diusulkan akan melibatkan pembebasan sejumlah kecil warga Israel "hidup atau mati".
Tetapi, Netanyahu bersikeras fokus pada pembebasan sebagian besar tahanan yang masih hidup.
Ia juga ingin Israel lebih dulu menerima daftar nama tahanan di Gaza.
Lalu, syarat keempat adalah, "Israel tetap memiliki hak untuk menolak pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas dan mendeportasi tahanan yang dibebaskan ke luar Palestina."
Syarat terakhir itu mendapat penolakan keras dari Hamas.
Pembicaraan gencatan senjata di ibu kota Qatar, Doha, berakhir pada hari Jumat dengan mengajukan "proposal yang mempersempit kesenjangan" antara Israel dan Hamas yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada tanggal 31 Mei.
Diketahui, pada Mei 2024 lalu, Biden mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri serangan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di daerah kantong tersebut.
Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan pembangunan kembali Gaza.
Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata, serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.
Tetapi, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan perang.
Baca juga: Khamenei Peringatkan Pejabat Iran: Tuhan akan Murka Jika Kita Mengalah pada Israel
Israel diketahui mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera dengan terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Sejak saat itu, serangan Israel telah menewaskan hampir 40.100 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 92.600 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.
Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza masih hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)