Beberapa atlet Afghanistan yang berkompetisi di Olimpiade Paris, baik di tim Olimpiade nasional maupun Olimpiade Pengungsi, awalnya terlibat dalam seni bela diri. Karena masalah keselamatan, MMA tidak diakui oleh Komite Olimpiade Internasional.
Taliban pertama kali berkuasa di Afghanistan pada tahun 1990-an, tetapi digulingkan pada tahun 2001 selama invasi yang dipimpin AS.
Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 setelah pemberontakan selama 20 tahun, yang memaksa presiden Afghanistan yang diakui secara internasional, Ashraf Ghani, untuk meninggalkan negara itu.
Boikot Utusan HAM PBB
Mengutip Reuters, Penguasa de facto Afganistan, Taliban, telah melarang Utusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Richard Bennett, untuk masuk ke negara itu.
Taliban mengatakan Bennett dilarang masuk "karena dia ditunjuk ke Afganistan untuk menyebarkan propaganda dan dia bukan orang yang ucapannya bisa kita percaya.”
Bennett mengecam keputusan itu, dengan mengatakan, "Saya secara konsisten berusaha untuk terlibat secara transparan dengan pihak berwenang de facto (....). Saya mendesak Taliban untuk menarik kembali keputusan mereka dan menegaskan kesediaan dan ketersediaan saya untuk melakukan perjalanan ke Afganistan.”
Ia menyebut larangan tersebut sebagai "kemunduran”, dan bertekad bahwa hal ini tidak akan menghalanginya untuk mendokumentasikan situasi hak asasi manusia di negara tersebut.
"Pengumuman Taliban kepada publik bahwa mereka tidak akan lagi memberikan saya akses masuk ke Afganistan merupakan langkah kemunduran dan hal ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan tentang keterlibatan mereka terhadap PBB dan komunitas internasional mengenai HAM,” kata Bennett dalam sebuah pernyataan.
Kelompok yang menganut interpretasi ultrakonservatif terhadap hukum Islam ini telah memutar balik waktu terhadap hak kesetaraan gender, sejak kembali mengambil kendali pemerintahan atas Afganistan tiga tahun lalu pada Agustus 2021. Taliban secara efektif melarang perempuan untuk dilihat dan mengucilkan mereka dari masyarakat.
Perempuan di Afganistan menghadapi pembatasan akses untuk bersekolah atau pun bekerja.
Kebijakan kuno seperti ini telah membuat komunitas internasional tidak mengakui Taliban sebagai penguasa yang sah.
Sebagai contoh, aset-aset bank sentral negara ini telah dibekukan sejak Taliban kembali berkuasa dan banyak pemimpin Taliban dilarang bepergian ke luar negeri.
Pada Juni lalu, para pejabat tinggi PBB bersama dengan perwakilan dari 25 negara lainnya, bertemu dengan para pemimpin Taliban di Qatar dalam upaya untuk melakukan pendekatan. Pertemuan itu dikritik karena perempuan Afganistan dan perwakilan sipil dilarang hadir atas permintaan Taliban.
Di antara yang lainnya, Bennett telah menjadi kritikus konstan terhadap rezim Taliban, sejak dia ditunjuk sebagai utusan PBB pada 1 Mei 2022, meski Taliban telah berulang kali mencemooh kritik dari luar terhadap catatan hak asasi manusianya.