Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Mongolia dengan tegas menolak perintah untuk menangkap Vladimir Putin selama pemimpin Rusia itu melakukan kunjungan kenegaraan ke Mongolia.
Pernyataan ini dilontarkan Mongolia setelah Ukraina dan sejumlah negara barat mendesak agar Mongolia yang merupakan negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ikut membantu penangkapan Putin.
Mengutip dari The Guardian, kunjungan Putin ke Mongolia dijadwalkan pada 3 September atas undangan Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh.
Adapun kunjungan itu digelar untuk membahas hubungan bilateral dan bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional terkini.
Namun kunjungan tersebut mendapat banyak kecaman dari sejumlah pemimpin negara.
Ini lantaran Putin dianggap masuk kedalam daftar hitam ICC buntut serangan genosida yang dilakukan pasukan Moskow ke Ukraina sejak 2022.
Imbas masalah ini, Putin diperintahkan ditangkap oleh ICC yang berkantor pusat di Den Haag atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina sejak pasukannya menyerbu negara itu pada tahun 2022.
Adapun Surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional yang dikeluarkan ICC tahun lalu terhadap Putin mewajibkan 124 negara anggota pengadilan, termasuk Mongolia, untuk menangkap presiden Rusia dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Mongolia Beberkan Alasan Tak Tangkap Putin
Kendati mendapat banyak kecaman, namun Mongolia dengan tegas bakal melindungi presiden Rusia Vladimir Putin dari segala ancaman yang mengancam nyawanya.
Baca juga: Ketergantungan Energi, Mongolia Ungkap Alasan Tidak Berani Tangkap Putin yang Jadi Buronan ICC
Sejak perang pecah, Mongolia tidak mengutuk serangan Rusia ke Ukraina dan abstain selama pemungutan suara di PBB mengenai konflik keduanya.
Seorang juru bicara pemerintah membeberkan alasan Mongolia enggan bergabung dengan para sekutunya untuk menangkap Putin.
Ini karena Mongolia mengimpor 95 persen produk minyak bumi dan lebih dari 20 persen listrik dari Rusia.
Karena pasokan tersebut amat penting untuk warga Mongolia alhasil pemerintah memilih untuk mempertahankan kebijakan netralitas dalam semua hubungan diplomatiknya .
“Rusia mitra Mongolia, Mongolia setidaknya mengimpor produk minyak bumi dan listrik dari lingkungan sekitar kami, yang sebelumnya mengalami gangguan karena alasan teknis,” jelas juru bicara pemerintah Mongolia.