TRIBUNNEWS.COM - Masoud Pezeshkian, telah tiba di Irak pada Rabu (11/9/2024) dalam perjalanan negara pertamanya ke luar negeri sebagai Presiden Iran.
Lawatan Pezeshkian ke Irak ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan hubungan antar negara-negara yang tengah mengalamai sanksi dari negara-negara barat yang semakin ketat.
Pezeshkian yang terpilih sebagai Presiden Iran pada bulan Juli lalu, memulai kunjungannya selama tiga hari dengan bertemu Perdana Menteri Irak, Shia al-Sudani.
Selama kunjungan kerja ini, Pezeshkian dan delegasinya dijadwalkan untuk menandatangani sejumlah kesepakatan dan membahas perang Gaza serta situasi di Timur.
Pezeshkian juga menyempatkan dirinya untuk mengunjungi monumen peringatan untuk mendiang Qassem Soleimani di Baghdad.
Soleimani sendiri adalah mantan kepala Pasukan Quds elit Iran yang merupakan bagian dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).
Sosoknya terbunuh dalam serangan oleh Amerika Serikat di Baghdad pada tahun 2020 lalu.
Selain meningkatkan kerjasama dengan Irak, Pezeshkian juga menjalin agenda diskusi terkait perang melawan Israel di Gaza, yang juga memperumit hubungan Irak dengan AS.
Pezeshkian juga akan melakukan perjalanan ke ibu kota regional Kurdi, Erbil, untuk berbicara dengan pejabat Kurdi, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA.
Pada Maret tahun lalu, Teheran menandatangani perjanjian keamanan dengan pemerintah federal di Baghdad setelah melakukan serangan udara terhadap pangkalan-pangkalan kelompok pemberontak Kurdi Iran di wilayah otonom.
Sejak itu, mereka telah setuju untuk melucuti senjata para pemberontak dan mengeluarkan mereka dari daerah perbatasan.
Baca juga: Disanksi Inggris, Prancis, dan Jerman Terkait Pengiriman Rudal ke Rusia, Iran Ancam Akan Membalas
Jalin Hubungan untuk Hadapi AS
Selama kunjungan Pezeshkian di Baghdad ini, Iran dan Irak juga diharapkan untuk menandatangani berbagai kesepakatan mengenai perdagangan, pertanian, dan komunikasi, menurut kantor perdana menteri Irak.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan pada hari Rabu bahwa akan ada sekitar 15 nota kesepahaman baru, termasuk yang terkait dengan keamanan dan politik.
Kesepakatan yang direncanakan merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan Iran dengan negara-negara tetangga untuk mengurangi dampak sanksi yang dipimpin AS terhadap ekonominya.