Baca tanpa iklan
Dan, tentu saja, ada Netanyahu sendiri, yang pada bulan Maret 2019 menyatakan bahwa Israel adalah, “Negara nasional, bukan untuk semua warga negaranya, tetapi hanya untuk orang-orang Yahudi.”
Ia mengabaikan fakta bahwa 20 persen warga negara Israel adalah non-Yahudi; mereka adalah orang Arab Palestina.
Wacana semacam itu didukung oleh tindakan, yaitu perluasan terus-menerus pemukiman ilegal Yahudi, pembersihan etnis secara perlahan terhadap komunitas Palestina dari berbagai wilayah di Tepi Barat dan program pemerintah yang, pada bulan April 2020, menyetujui untuk mencaplok sebagian besar wilayah yang diduduki.
Tolak gagasan negara Palestina
Sebagaimana diketahui, Netanyahu menolak gagasan negara Palestina.
Ia bahkan meloloskan undang-undang di Knesset Israel yang menentang pembentukan negara Palestina karena akan menimbulkan “bahaya eksistensial bagi Negara Israel dan warga negaranya, mengabadikan konflik Israel-Palestina, dan mengganggu stabilitas kawasan.”
Undang-undang tersebut merupakan puncak karier politik Netanyahu, yang sebagian besar didedikasikan untuk menggagalkan segala upaya untuk mencapai solusi yang dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional.
"Harapan Palestina untuk mendirikan negara berdaulat harus dihilangkan”, kata Netanyahu pada bulan Juli 2023.
Makanya, tidak mengherankan jika dia tidak melihat perlunya menandai entitas mana pun dalam peta delusinya selain Israel yang, satu-satunya di antara negara anggota PBB, tidak pernah benar-benar mengumumkan letak batas wilayahnya.
Baginya, orang Palestina adalah makhluk nomaden, yang hanya karena kejadian historis, berkelana ke tanah Alkitabiahnya, di mana mereka tidak memiliki klaim atau hak apa pun.
Pemusnahan
Pada tanggal 20 Mei, Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan, meminta agar surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk sejumlah warga Israel dan Palestina.
Netanyahu sendiri adalah orang yang paling bertanggung jawab, yang dituduh melakukan “pemusnahan”, “pembunuhan yang disengaja”, dan “tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Jelas bahwa peta kontroversial Netanyahu hanya menyoroti batas-batas Jalur Gaza agar pemimpin Israel itu dapat menyampaikan argumennya demi pembantaiannya di Jalur Gaza terus berlanjut.
Dalam peta-peta sebelumnya, bahkan Gaza pun dihapus.
Telah lama diperdebatkan bahwa Israel adalah entitas kolonial-pemukim yang hanya dapat eksis melalui perluasan terus-menerus dengan mengorbankan hak teritorial dan politik penduduk asli.