Baca tanpa iklan
Kesepakatan penutupan awal pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 yang berkapasitas 660 megawatt dan dioperasikan dengan batu bara ini tampaknya masih menemui jalan berliku.
Pemerintah di Jakarta khawatir biaya untuk mengganti pembangkit ini dengan energi terbarukan dapat mencapai $1,3 miliar.
Upaya penutupan pembangkit Listrik batu bara ini dilakukan berdasarkan Just Energy Transition (JETP) atau Kemitraan Transisi Energi yang Adil, yang terdiri dari Indonesia, Senegal, Afrika Selatan, dan Vietnam.
Kemitraan ini menyerukan investasi, hibah, dan pinjaman miliaran dolar dari anggota G7, bank multilateral, dan pemberi pinjaman swasta untuk membantu bertransisi ke ekonomi rendah karbon.
Pemangkasan emisi dari batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor, dipandang sebagai elemen penting jika dunia ingin mencegah dampak terburuk perubahan iklim.
Pemerintah yang baru akan mulai menjabat pada bulan Oktober nanti dan hal itu dapat semakin memperlemah peluang tercapainya kesepakatan mengenai Cirebon-1 sebelum pergantian pemerintahan.
"Jika tidak ditandatangani sebelum 20 Oktober, saya khawatir masalah ini akan terabaikan," kata Fabby Tumiwa, pakar energi terbarukan dan anggota tim teknis yang memberi masukan tentang JETP.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai menjabat pada tanggal tersebut. Namun sejauh ini Prabowo belum mengomentari rencana penutupan ini dan jarang membahas kebijakan energinya.
Tim Prabowo belum memberikan komentar terkait hal ini. Awal September, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang berusaha untuk merampungkan kesepakatan Cirebon secepat mungkin, tanpa memberikan rincian.
Berdasarkan kesepakatan JETP, negara-negara kaya menjanjikan dana $20 miliar untuk membantu Indonesia dalam transisi energi. Kenyataannya, hanya sedikit dari dana itu yang telah dicairkan. Sejauh ini, Indonesia mendapatkan alokasi dana terbesar dibandingkan dengan negara lain.
Pejabat khawatir jadi kasus hukum
David Elzinga, pemimpin tim untuk program Mekanisme Transisi Energi (ETM) regional di Bank Pembangunan Asia (ADB) tengah mengerjakan skema penghentian awal pengoperasian PLTU Cirebon-1. Ia mengatakan tengah mengupayakan kesepakatan yang mengikat yang dapat diterima oleh pemerintahan saat ini maupun yang akan datang.
Kesepakatan di Cirebon sangat penting bagi program ini karena ADB berencana melakukan kesepakatan serupa di negara lain, seperti Vietnam dan Filipina, serta di pembangkit lainnya di Indonesia.
Guna mencapai tujuan ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan operator pembangkit PT Cirebon Electric Power (CEP) perlu mencapai kesepakatan pembelian listrik baru. Kesepakatan inilah yang belum berhasil dicapai hingga Juli 2024, kata Direktur CEP Joseph Pangalila.
PLN mengatakan, kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat dan peta jalan yang jelas untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara adalah masalah utama. Hal ini mengingat biaya pembangkitan listrik dapat meningkat hingga nyaris 90%.