Baca tanpa iklan
Sheikh Hasina mengundurkan diri sebagai perdana menteri Bangladesh yang telah lama menjabat dan melarikan diri ke India pada bulan Agustus. Penggulingannya terjadi setelah berminggu-minggu protes mematikan yang dimulai dari sistem kontroversial yang mengatur kuota untuk pekerjaan pemerintah, tetapi berubah menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas.
Selama kerusuhan di bulan Juli dan Agustus, ratusan pengunjuk rasa terbunuh dan ribuan lainnya terluka.
Penembakan mahasiswa oleh pasukan keamanan yang setia kepada Hasina, menjadi salah satu tindakan brutal aparat yang paling mematikan terhadap demonstrasi dalam sejarah Bangladesh.
Sebuah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, sekarang memimpin pemerintahan yang mencakup dua pemimpin mahasiswa di posisi senior,
Bekas kantor partai Liga Awami pimpinan Hasina di pinggiran kota Dhaka terbengkalai.
Gedung-gedung partai lainnya telah dirusak dan dibakar setelah kejatuhan pemerintahannya.
Meskipun Bangladesh mengalami perkembangan ekonomi selama 15 tahun masa jabatannya, Hasina juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang menargetkan para penentang pemerintahannya.
Sejak Liga Awami menghilang dari panggung politik, puluhan anggota partai telah dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan para pengunjuk rasa oleh polisi.
Seruan meningkat untuk ekstradisi Hasina dari India
Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT) telah menerima beberapa pengaduan terhadap Hasina dan para loyalisnya, yang menuduh mereka melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICT telah memulai investigasi atas tuduhan-tuduhan ini.
Para mahasiswa yang memimpin pemberontakan menuntut agar Hasina dikembalikan ke Bangladesh untuk diadili.
Jasmin Lorch, seorang peneliti senior di Institut Pembangunan dan Keberlanjutan Jerman, mengatakan bahwa pemerintah Hasina terlibat dalam "pelanggaran hak asasi manusia berskala besar, pembunuhan di luar proses hukum dan penindasan terhadap lawan-lawan politik, yang harus diselidiki dan diadili.”
"Mengingat hubungan dekat antara India dan Liga Awami, tampaknya tidak mungkin pemerintah India akan mengekstradisi Sheikh Hasina. Namun bukan berarti penyelidikan tidak dapat dilanjutkan,” katanya kepada DW.
"Misi pencari fakta PBB saat ini, misalnya, merupakan awal yang baik, karena ketidakberpihakannya dan tujuannya untuk mengidentifikasi struktur yang memungkinkan terjadinya pelanggaran,” tambah Lorch.
Misi pencari fakta di bawah Kantor Hak Asasi Manusia PBB dikerahkan ke Bangladesh untuk menyelidiki tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan, bersama dengan pelanggaran lainnya, selama penumpasan tersebut.