Begini Syarat-syarat dari Israel yang Ditetapkan Jika Ingin Mengakhiri Perang di Lebanon

TRIBUNNEWS.COM- Israel menentukan aneka syarat untuk mengakhiri perang di Lebanon.

Israel ingin agar militernya diizinkan terlibat dalam 'penegakan hukum aktif' untuk memastikan Hizbullah tidak mempersenjatai kembali pasukannya.

Israel telah menyampaikan persyaratannya untuk mengakhiri operasi udara dan darat yang sedang berlangsung di Lebanon kepada AS, dengan dokumen yang menguraikan persyaratan untuk solusi diplomatik, menurut situs berita Amerika Axios pada hari Senin.

“Israel memberikan dokumen kepada AS minggu lalu dengan persyaratan solusi diplomatik untuk mengakhiri perang di Lebanon dan memungkinkan warga sipil yang mengungsi dari kedua sisi perbatasan untuk kembali ke rumah mereka,” kata Axios, mengutip dua pejabat Amerika.

Para pejabat Israel mengatakan rencana itu disampaikan ke Gedung Putih menjelang kunjungan utusan Presiden Joe Biden, Amos Hochstein, ke Beirut pada hari Senin untuk membahas solusi diplomatik atas konflik tersebut.

Salah satu tuntutan Israel adalah agar militer diizinkan terlibat dalam “penegakan hukum aktif” untuk memastikan Hizbullah tidak mempersenjatai kembali dan membangun kembali infrastruktur militernya di wilayah Lebanon selatan yang dekat dengan perbatasan, kata seorang pejabat Israel.

Israel juga menuntut angkatan udaranya memiliki kebebasan beroperasi di wilayah udara Lebanon, pejabat tersebut menambahkan.

Namun, kondisi Israel bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, yang mengamanatkan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, yang ditegakkan oleh tentara Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Resolusi tersebut juga melarang kelompok bersenjata dan peralatan militer di zona penyangga antara perbatasan Israel-Lebanon dan Sungai Litani Lebanon, kecuali pasukan militer Lebanon dan UNIFIL.

"Kita berbicara tentang 1701 dengan penegakan hukum yang lebih ketat. Pesan utama kami adalah jika tentara Lebanon dan UNIFIL berbuat lebih banyak, IDF (tentara) akan berbuat lebih sedikit dan sebaliknya", kata pejabat Israel tersebut.

Para pejabat AS memperkirakan bahwa rencana Israel kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Lebanon dan masyarakat internasional.

Tidak ada komentar dari otoritas Lebanon mengenai Hizbullah terkait laporan tersebut.

Berbicara dalam konferensi pers di Beirut setelah kunjungannya bersama Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, Hochstein mengatakan AS secara aktif berupaya mencari solusi untuk mengakhiri bentrokan yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Utusan AS mengatakan kunjungannya ke Lebanon ditujukan untuk membangun dasar bagi penyelesaian konflik secara damai melalui penerapan resolusi yang adil dan transparan.

Israel telah melancarkan kampanye udara besar-besaran di Lebanon sejak 23 September terhadap apa yang disebutnya sebagai target Hizbullah, dalam eskalasi dari perang lintas perbatasan selama setahun antara Israel dan kelompok Lebanon tersebut sejak dimulainya serangan brutal Israel di Gaza.

Hampir 2.500 orang tewas dan lebih dari 11.500 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.

Israel memperluas konflik pada 1 Oktober tahun ini dengan melancarkan serangan darat ke Lebanon selatan.

SUMBER: ANADOLU AJANSI