Pendiri Environmental Justice Foundation (EJF) Steve Trent mengungkap masalah bertambah dengan adanya Belt Road Initiatie (BRI). Sebab, banyak pelabuhan dan infrastruktur perikanan dibangun di negara-negara di Samudera Hindia Barat Daya (SWIO) oleh Tiongkok.
Steve Trent melihat, Tiongkok berupaya membuat investasi di negara-negara yang berbatasan dengan SWIO sebagai win-win solution. Namun, kenyataannya eksploitasi penangkapan ikan di wilayah-wilayah tersebut menimbulkan kerugian langsung.
"(Kerugian) juga berlaku bagi masyarakat pesisir yang mata pencahariannya terancam oleh aktivitas kapal-kapal komersial tersebut, bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan bagi negara-negara SWIO yang dibebani utang dari investasi Tiongkok,” kata Steve.
Pelapor parlemen Uni Eropa, Pierre Karleskin, menyatakan hal serupa. Bahwa penangkapan ikan ilegal dan berlebihan di Tiongkok telah memengaruhi pasokan ikan global.
“Kami melihat bagaimana Tiongkok mengosongkan perairan negara ketiga dan mensubsidi armada penangkapan ikannya sehingga merugikan sumber daya ikan dan armada penangkapan ikan UE," kata dia.
Senada, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) mengatakan ada ketergantungan yang berlebihan pada penangkapan ikan. Sehingga, memicul ilegal fishing berlebihan oleh industri, dan menyebabkan hancurnya stok ikan di Laut Cina Selatan.
“Kerusakan lingkungan hidup dalam jumlah besar yang dilakukan Tiongkok merupakan simbol dari strategi Tiongkok yang lebih luas dalam mengklaim kedaulatan perairan dan sumber daya di Laut Cina Selatan,” kata CSIS.