Baca tanpa iklan
Donald Trump sudah mengumumkan sejumlah nama yang akan membantu tugasnya di Gedung Putih. Pada Selasa (12/11), salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, masuk deretan nama pejabat.
Trump mengumumkan pemilik jejaring sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) itu akan bertugas di “Departemen Efisiensi Pemerintah” yang bertanggung jawab memangkas anggaran dan regulasi pemerintah AS.
Trump mengatakan Musk akan "membongkar birokrasi pemerintah, memangkas regulasi yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang boros, dan merestrukturisasi lembaga-lembaga federal".
Musk rencananya akan memimpin departemen ini bersama pengusaha teknologi dan mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy.
Meskipun begitu, masih belum jelas seperti apa badan ini nantinya dan berapa lama masa jabatan Musk dan Ramaswamy.
Keduanya diberi tenggat waktu hingga Juli 2026 untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, tidak diketahui apakah posisi mereka juga akan berakhir pada tanggal tersebut.
Melalui X, Musk merayakan penunjukan ini dengan kalimat seperti “Membuat pemerintah menyenangkan lagi!” dan “Orang-orang tidak tahu seberapa besar perbedaan yang akan terjadi.”
Musk juga menyebut “semua tindakan Departemen Efisiensi Pemerintah akan dipublikasikan secara online untuk transparansi maksimum.”
Saat berbicara dalam kampanye Trump, Oktober lalu, Musik yakin anggaran pemerintah AS dapat dipotong "setidaknya" US$2 triliun dari sekitar US$6,5 triliun. Ia juga sering menyarankan agar jumlah PNS dapat dikurangi secara signifikan.
Sementara itu, Ramaswamy telah mengajukan rencana untuk menghapus sejumlah departemen federal termasuk Departemen Pendidikan, Komisi Regulasi Nuklir, Badan Pajak, dan FBI.
Apa itu Departemen Efisiensi Pemerintah?
Musk pertama kali mengemukakan gagasan tentang pemangkasan anggaran saat menjamu Trump di X musim panas ini. Nama resminya merujuk pada meme yang menampilkan anjing Shiba Inu yang kemudian menjadi nama mata uang kripto Dogecoin, mata uang favorit Musk, yang nilainya telah melonjak sejak pemilihan.
Christopher Phelps, seorang profesor sejarah politik AS modern, mengatakan nama itu "merujuk kepada deregulasi kripto yang bakal mereka lakukan".
Namun, tidak jelas seberapa besar pemangkasan yang benar-benar akan menjadi kenyataan.