Bos IDF, Shin Bet, dan Mossad: Hamas Belum dan Tidak akan Menyerah
 
  
TRIBUNNEWS.COM - Situs media Israel, Walla melaporkan sejumlah pimpinan lembaga keamanan Israel meyakini kalau gerakan Hamas tidak akan mengendurkan persyaratannya dalam negosiasi gencatan senjata di Perang Gaza.

Para pimpinan badan keamanan Israel itu dilaporkan terdiri dari  Kepala Staf Militer Israel (IDF), Shin Bet, dan Mossad.

Baca juga: Al Qassam Lumpuhkan Komandan Brigde Kfir Israel di Gaza Utara, Pakar: Secara Militer, Ini Keajaiban 

Walla menyatakan, syarat Hamas untuk gencatan senjata di Jalur Gaza adalah penghentian perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Dalam pembahasan terkait gencatan senjata ini, para pimpinan lembaga keamanan Israel menyatakan kalau Hamas saat ini belum dan tidak akan menyerah.

"Jika pemerintah (Israel) tertarik pada suatu kesepakatan, maka pemerintah harus meninjau kembali posisinya (persyaratan gencatan senjata)," kata laporan tersebut.

Sejauh ini, Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikeras tidak mau menarik mundur pasukan Israel dari sejumlah titik di Gaza, terutama di wilayah strategis seperti Poros Netazarim.

Sejumlah laporan media Palestina menyatakan, Pasukan Israel menunjukkan juga ingin mengosongkan wilayah Gaza Utara dari penduduknya dalam rencana permukiman baru bagi kelompok pemuiman Yahudi di daerah itu.

Baca juga: Awalnya Semangat Mau Balas Dendam ke Hamas, Pasukan Cadangan Israel Kini Makin Ogah Berperang

Hamas: Tak Ada Pertukaran Tahanan Sebelum Agresi Israel Berhenti di Gaza 

Adapun Penjabat ketua Gerakan Perlawanan Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, mengatakan tidak akan ada pertukaran tahanan dan tawanan sebelum agresi Israel di Jalur Gaza berhenti.

Al-Hayya menambahkan dalam sebuah wawancara dengan Al-Aqsa TV, yang berafiliasi dengan gerakan Hamas, bahwa “tanpa menghentikan perang, tidak ada pertukaran tawanan, karena ini adalah hal yang saling berhubungan.”

Dia menunjukkan kalau perundingan mengenai gencatan senjata dan pertukaran mencapai titik yang mendekati kesepakatan pada bulan Juli lalu.

Dijelaskan, kesepakatan saat itu sudah dalam jangkauan, dan Amerika Serikat, beberapa mediator, dan pejabat Israel menyambut baik hal tersebut.

Dia menyatakan, negosiasi kini terhenti, karena pendudukan Israel mengirimkan persyaratan pada 27 Mei 2024, dan diadopsi Presiden AS Joe Biden menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB.

Lanjutnya, dalam perjanjian tanggal 7 Februari 2024, proposal gencatan senjata memuat poin-poin antara lain masalah pertukaran tahanan dan narapidana yang memerlukan lebih banyak perundingan untuk diselesaikan.

"Namun muncul topik lain yang semula tidak ada dalam perundingan tersebut, oleh karena itu, kata Hamas bahwa proposal tersebut adalah kartunya Israel," kata laporan Khaberni mengutip wawancara tersebut.