Baca tanpa iklan
Penting bagi kewenangan Mahkamah agar yurisdiksinya dapat melampaui Negara-negara Anggota. Statuta Roma memberi Dewan Keamanan PBB, berdasarkan Piagam PBB, wewenang untuk merujuk kejahatan kekejaman yang dilakukan di negara mana pun – anggota pengadilan internasional atau bukan – ke badan hukum untuk diselidiki.
Dewan Keamanan merujuk Sudan ke pengadilan pada tahun 2005 atas situasi kemanusiaan di Darfur, dan merujuk Libya pada tahun 2011, meskipun kedua negara bukan anggota pengadilan.
Para ahli mengatakan bahwa mengingat ketegangan yang terjadi saat ini antara lima anggota tetap Dewan Keamanan (Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia dan Amerika Serikat), kecil kemungkinan Dewan akan dengan suara bulat merujuk seseorang ke pengadilan untuk diadili dalam waktu dekat.
“Mengingat Dewan Keamanan PBB tidak berfungsi dalam beberapa tahun terakhir, setiap usulan rujukan terhadap situasi tertentu di dunia kemungkinan besar tidak akan bertahan jika ada veto,” kata Shafir.
Apakah pengadilan berupaya untuk mengadili para pemimpin dari negara-negara non-anggota?
Memang benar, pengadilan tersebut telah berupaya untuk mengadili para pemimpin dari negara-negara non-anggota.
Rusia bukan anggota pengadilan tersebut, namun pada tahun 2023 pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi penuh Moskow ke Ukraina, yang belum menjadi anggota tetapi memberikan yurisdiksi pengadilan dan mengundangnya untuk menyelidiki.
Pengadilan juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Hassan al-Bashir, mantan presiden Sudan, dan Kolonel Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya. Tidak ada negara yang menjadi anggota Pengadilan.
Pada tahun 2017, jaksa ICC mulai menyelidiki tuduhan kejahatan perang di Afghanistan, termasuk kejahatan apa pun yang mungkin dilakukan oleh orang Amerika.
Sebagai tanggapan, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Fatou Bensouda, kepala jaksa pengadilan saat itu, dan mencabut visanya. Pengadilan kemudian membatalkan penyelidikannya.
Bisakah pengadilan menegakkan surat perintah penangkapan?
Meskipun secara teoritis ruang lingkup Pengadilan ini hampir bersifat universal, namun kekuasaannya pada akhirnya berada di tangan para anggotanya.
Pengadilan tidak dapat mengadili para terdakwa kejahatan secara in-abstia dan tidak mempunyai mekanisme untuk mengadili terdakwa. Perjanjian ini bergantung pada negara-negara anggota untuk bertindak sebagai penegak hukum dan menahan tersangka sebelum mereka diadili di Den Haag. Namun, tidak semua negara anggota mematuhi perjanjian tersebut.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah mengundang Netanyahu untuk mengunjungi negaranya, yang merupakan anggota pengadilan, dan bahwa ia akan mengabaikan komitmen formalnya untuk bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan pengadilan.
Pada bulan September, Putin mengunjungi Mongolia, salah satu anggotanya, tanpa ditahan.
Al-Bashir mengunjungi Afrika Selatan, yang juga merupakan anggotanya, untuk menghadiri KTT Uni Afrika 2015.
Sumber: Asharq Al-Awsat