Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savitt, mengungkapkan bahwa Presiden Suriah Bashar Al-Assad terlalu bergantung pada Rusia dan Iran untuk mempertahankan posisi politiknya.
Menurut Savitt, runtuhnya garis rezim di barat laut Suriah dan bentrokan yang terjadi di Aleppo merupakan akibat dari penolakan Assad untuk terlibat dalam proses politik.
"Penolakan Suriah untuk terlibat dalam proses politik dan ketergantungannya pada Rusia dan Iran menciptakan kondisi yang kini terjadi, termasuk runtuhnya rezim Assad di barat laut Suriah," jelasnya pada Sabtu, 30 November 2024.
AS Memantau Situasi di Suriah
Amerika Serikat saat ini memantau situasi di Suriah dan berkomunikasi dengan pejabat setempat selama 48 jam terakhir.
Savitt menekankan bahwa AS tidak terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Ia juga menegaskan pentingnya rezim Bashar Al-Assad untuk memulai proses politik.
"Kami bersama mitra dan sekutu mendesak dimulainya proses politik sejalan dengan resolusi PBB untuk mengakhiri perang saudara ini dan mengurangi eskalasi," tambahnya, seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency.
Pemberontakan di Aleppo
Pada Rabu, 27 November 2024, pemberontak Suriah, termasuk HTS dan faksi bersenjata lainnya yang didukung oleh Turki, melancarkan serangan di pedesaan barat kota Aleppo.
Bentrokan sengit terjadi antara kelompok pemberontak dan tentara Suriah, di mana HTS mengeklaim berhasil memasuki Aleppo pada Jumat malam, 29 November 2024.
Baca juga: Serangan Rusia-Suriah Diyakini Bunuh Bos Militan HTS, Kepalanya Dihargai 9,8 Juta Dolar
Mereka kemudian menguasai beberapa wilayah di pedesaan Idlib pada Sabtu, 30 November 2024.
Latar Belakang Perang Saudara
Perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011, ketika demonstrasi yang menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga Bashar Al-Assad muncul.
Demonstrasi ini meluas, dan jumlah pengunjuk rasa yang tewas meningkat akibat tindakan brutal pasukan keamanan.
Bashar Al-Assad menyalahkan kerusuhan pada pihak asing yang dianggap berusaha mengganggu kestabilan di Suriah, yang menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat dan munculnya berbagai pemberontakan bersenjata.
Diplomasi Rusia, Iran, dan Turki
Terkait dengan situasi yang semakin memburuk, Rusia, Iran, dan Turki berencana untuk membahas perkembangan di Suriah.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, dijadwalkan mengunjungi Suriah pada Minggu, 1 Desember 2024, sebelum melanjutkan perjalanan ke Turki, sebagaimana dilaporkan oleh Al Arabiya.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).