TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah militer China mengklaim berhasil “mengusir” kapal perang Belanda yang beroperasi di sekitar Kepulauan Paracel, wilayah sengketa yang juga diklaim Vietnam dan Taiwan. 

Insiden ini menjadi sorotan internasional karena Beijing disebut tidak hanya melakukan pengusiran secara fisik, tetapi juga menggunakan kemampuan peperangan elektronik atau electronic warfare untuk mengganggu sistem kapal perang dari negata anggoat Aliansi Pertahanan NATO tersebut.

Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menyatakan kapal fregat Belanda memasuki wilayah yang mereka klaim sebagai perairan teritorial tanpa izin.

China kemudian mengerahkan angkatan laut dan angkatan udara untuk melakukan identifikasi, pemantauan, hingga pengusiran terhadap kapal tersebut.

Dalam pernyataan resmi militer China yang dikutip Reuters Kamis (28/5/2026), Beijing menuduh kapal perang Belanda sengaja menciptakan provokasi dan mengganggu stabilitas kawasan Laut China Selatan.

“Tindakan pihak Belanda melanggar kedaulatan dan keamanan China serta merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata juru bicara Komando Teater Selatan PLA, Tian Junli, yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Media pemerintah China juga menyebut operasi pengusiran itu melibatkan langkah-langkah electronic warfare.

Sejumlah sumber militer yang dikutip South China Morning Post (SCMP) menyebut sistem radar, komunikasi, dan navigasi kapal perang Belanda sempat mengalami gangguan ketika berada di dekat wilayah sengketa Paracel.

Meski demikian, pemerintah Belanda membantah telah melanggar wilayah teritorial China.

Kementerian Pertahanan Belanda menegaskan kapal fregat mereka sedang menjalankan operasi kebebasan navigasi atau freedom of navigation operation (FONOP), sebuah operasi yang umum dilakukan negara-negara NATO dan sekutunya untuk menantang klaim maritim sepihak China di Laut China Selatan.

Belanda juga menegaskan bahwa pelayaran dilakukan sesuai hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS.

Pemerintah Belanda menyebut Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang tidak boleh dikuasai sepihak oleh negara mana pun.

“Belanda dan sekutu internasional akan terus mempertahankan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Belanda seperti dikutip NL Times.

Insiden ini langsung memicu perhatian besar di kalangan pengamat militer karena penggunaan electronic warfare menandai eskalasi baru dalam rivalitas China dengan negara-negara NATO.

Berbeda dengan konfrontasi biasa menggunakan kapal penjaga pantai atau jet tempur, perang elektronik memungkinkan suatu negara melumpuhkan sensor, radar, komunikasi, hingga sistem persenjataan lawan tanpa harus melepaskan tembakan.