Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Irak, Muhammad Shiaa al-Sudani, menyatakan dukungannya untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam menghadapi kelompok pemberontak bersenjata.
Kelompok pemberontak Hay'at Tahrir al-Sham (HTS atau sebelumnya Front Nusra) dan faksi bersenjata yang didukung Turki menyerbu Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, dan pedesaan utara Hama sejak Rabu (27/11/2024).
Mereka melancarkan serangan darat ke kota Aleppo dan memasuki kota tersebut setelah meledakkan dua bom mobil pada Jumat (29/11/2024).
Al-Sudani menegaskan bahwa pemerintah Irak akan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah Suriah.
"Keamanan Suriah dan Irak adalah satu keamanan," kata Al-Sudani kepada Bashar al-Assad melalui telepon, Sabtu (30/11/2024).
"Kesiapan Irak untuk memberikan semua dukungan yang diperlukan kepada Suriah untuk menghadapi terorisme dan semua organisasinya," lanjutnya, seperti diberitakan Al Arabiya.
Ia menegaskan Irak berkomitmen terhadap stabilitas, kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Sementara itu, sekutu rezim Bashar al-Assad, Rusia, akan mengirim bantuan militer tambahan.
"Rusia telah berjanji akan mengirimkan bantuan militer tambahan ke Suriah dalam 72 jam ke depan, sementara rezim Assad berupaya menanggapi serangan cepat yang dilancarkan oleh pasukan pemberontak," lapor Reuters, mengutip dua sumber militer.
Selain Rusia dan Irak, Iran juga mendukung pemerintah Suriah untuk melawan serangan pemberontak.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, akan mengunjungi Damaskus pada hari Minggu (1/12/2024) untuk membahas serangan tersebut.
Baca juga: Oposisi Anti-Rezim Assad Kuasai Sebagian Besar Aleppo, Bergerak Maju Saat Rusia-Iran Lagi Keteteran
"Serangan itu adalah bagian dari rencana Israel-AS untuk mengganggu stabilitas kawasan," kata media pemerintah, mengutip pernyataan Abbas Aragchi kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov melalui telepon.
Kedua menteri luar negeri itu prihatin dengan eskalasi yang berbahaya di Suriah.
Rusia telah mengutuk operasi HTS di Aleppo, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah dan menjanjikan dukungannya kepada pemerintah Suriah untuk memulihkan ketertiban di wilayah tersebut.