Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Setelah penggulingan Bashar al-Assad, pemerintah sementara yang kini berkuasa di Suriah baru saja menunjuk dua sekutu dekat pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagai menteri dalam kabinet mereka.
Asaad Hassan al-Shibani yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Murhaf Abu Qasra yang menjadi Menteri Pertahanan, keduanya merupakan tokoh penting dalam kelompok oposisi yang berperang melawan rezim al-Assad.
Penunjukan ini semakin memperkuat dugaan bahwa HTS memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan baru Suriah.
Menurut laporan kantor berita Suriah SANA, Asaad Hassan al-Shibani diangkat sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan baru setelah penggulingan Bashar al-Assad.
Selain itu, Murhaf Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.
Abu Qasra merupakan tokoh senior HTS dan memiliki peran penting dalam memimpin pasukan oposisi yang berperang melawan rezim al-Assad.
Sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, Abu Qasra dan al-Shibani memiliki hubungan yang sangat dekat dengan al-Julani pemimpin HTS yang saat ini memegang kendali atas Suriah.
Pemerintahan Sementara Suriah di Bawah Al-Julani
al-Julani sebelumnya ditetapkan oleh AS sebagai "teroris" karena keterlibatannya dengan al-Qaeda di Irak.
Namun kini ia memimpin pemerintahan sementara setelah Presiden al-Assad melarikan diri pada 8 Desember.
Sejak itu, al-Julani telah aktif berinteraksi dengan delegasi asing dan membahas rekonstruksi serta pembangunan ekonomi negara.
Baca juga: AS Cabut Hadiah 10 Juta Dolar untuk Sayembara Tangkap Al-Julani, Pemimpin HTS Suriah
Melihat hubungan dekat al-Julani dengan kelompok teroris seperti HTS memunculkan pertanyaan mengenai arah politik Suriah ke depan.
Beberapa pihak khawatir bahwa pemerintahan baru ini mungkin lebih mendukung kepentingan kelompok radikal ketimbang menciptakan perdamaian yang lebih luas bagi rakyat Suriah.
Meskipun pemerintahan baru Suriah yang dipimpin oleh al-Julani menuai kontroversi, beberapa negara mulai membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus.
Qatar, misalnya, membuka kembali kedutaannya pada 13 Desember setelah 13 tahun menutup kedutaan akibat perang.
Qatar menjadi negara kedua setelah Turki yang resmi membuka kembali kedutaannya di Damaskus.
Uni Eropa juga menunjukkan kesiapan untuk membuka kembali misi diplomatik di Suriah, meskipun dengan beberapa syarat terkait keamanan.
Selain itu, Prancis juga mengibarkan bendera di kedutaan besarnya di Damaskus meskipun mereka menyatakan bahwa misi diplomatik tersebut tetap ditutup selama kondisi keamanan belum memenuhi standar yang diinginkan.
Pembukaan kedutaan ini menandakan bahwa beberapa negara mulai mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap pemerintahan Suriah yang baru, meskipun masih banyak yang skeptis dengan masa depan negara tersebut.
Situasi Setelah Penggulingan Assad
Penggulingan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar di Suriah.
Perang selama lebih dari 13 tahun menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, krisis pengungsi yang besar, dan ekonomi yang hancur akibat sanksi internasional.
Sekarang, dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh al-Julani, Suriah berusaha membangun kembali negara yang telah hancur.
Situasi politik di Suriah masih sangat tidak stabil.
Pengaruh kelompok-kelompok radikal seperti HTS dan ketegangan dengan negara-negara internasional tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintahan al-Julani.
Fokus utama pemerintah sementara adalah rekonstruksi dan pembangunan ekonomi, seperti yang diungkapkan al-Julani dalam beberapa kesempatan.
Asaad Hassan al-Shibani adalah seorang politikus Suriah yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat dalam Pemerintahan Transisi Suriah setelah penggulingan Bashar al-Assad pada 21 Desember 2024.
Eram News melaporkan bahwa al-Shibani berasal dari keluarga Arab yang termasuk suku Banu Shayban di pedesaan timur Provinsi al-Hasakah.
Ia kemudian pindah ke Damaskus dan lulus dari Universitas Damaskus pada 2009 dengan gelar di bidang Bahasa dan Sastra Inggris.
Al-Shibani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meraih gelar Master dalam Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Universitas Istanbul Sabahattin Zaim pada 2022 dan gelar Ph.D. di bidang yang sama pada 2024.
Saat ini, ia juga sedang menyelesaikan program MBA dari sebuah universitas Amerika.
Sebagai seorang politisi dan akademisi, ia diharapkan dapat memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional bagi Suriah pasca-konflik.
Murhaf Abu Qasra, yang dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah seorang komandan senior HTS yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Pemerintahan Transisi Suriah.
Sky News Arabia melaporkan bahwa Abu Qasra memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik pertanian, namun ia beralih ke dunia militer seiring dengan meningkatnya ketegangan dalam perang saudara Suriah.
Sebagai komandan militer, Abu Qasra memainkan peran utama dalam kampanye militer yang bertujuan menggulingkan rezim Assad.
Penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Suriah menunjukkan pengaruh besar HTS dalam pemerintahan transisi ini.
Abu Qasra dikenal memiliki keahlian dalam strategi militer, dan kedekatannya dengan Ahmed al-Julani semakin memperkuat posisi kelompok ini dalam pemerintahan yang baru.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)