News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Palestina Vs Israel

Hamas: Gencatan Senjata Perang Gaza Sudah Dekat Kecuali Israel Minta Syarat Baru

Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Keluarga para sandera Israel yang ditawan Hamas, menggelar demonstrasi menuntut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu segera mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk pertukaran sandera sebagai langkah gencatan senjata di Perang Gaza.

Hamas: Gencatan Senjata Sudah Dekat Kecuali Israel Minta Syaratan Baru
 
 
 
TRIBUNNEWS.COM - Tiga faksi milisi Pembebasan Palestina, dilaporkan optimistis kalau peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan akan semakin dekat jika Israel tidak menetapkan persyaratan baru, Khaberni melaporkan, Selasa (24/12/2024).

Terkait itu, seorang pemimpin Gerakan Perlawanan Hamas mengindikasikan kalau kesepakatan tersebut dapat mewujudkan sebelum akhir tahun, jika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu tidak memblokirnya.

Baca juga: Jelang Gencatan Senjata Gaza, Al-Qassam: Kami Ledakkan Rumah dengan 11 Tentara Israel di Dalam 

Hamas mengatakan - dalam pernyataannya kalau delegasi pihaknya, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, bertemu di Kairo apda Jumat pekan lalu, guna membahas jalannya perang Israel di Gaza.

Mereka juga membahas perkembangan negosiasi tidak langsung untuk gencatan senjata, dan perjanjian pertukaran tahanan, dan semua variabel determinan di tingkat regional.

Hamas mengatakan, delegasi tiga faksi Palestina sepakat bahwa “kemungkinan mencapai kesepakatan lebih dekat dari sebelumnya jika musuh berhenti menetapkan persyaratan baru.”

Hamas menambahkan, “Kami sepakat dengan para pemimpin Jihad dan Front Populer untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai semua perkembangan terkait agresi Israel terhadap rakyat kami dan negosiasi gencatan senjata.”

Hamas juga menyatakan, pihaknya berdiskusi dengan PIJ dan Front Populer mengenai proyek komite dukungan masyarakat untuk mengelola Jalur Gaza, dan pentingnya memulai langkah-langkah praktis untuk membentuk komite tersebut dan mengumumkannya sesegera mungkin.

Perbedaan yang Tak Mengganggu

Dalam konteks terkait, Agence France-Presse melansir ucapan seorang pemimpin Hamas, yang mengatakan:

“Diskusi telah berlangsung lama dan penting, dan sebagian besar poin terkait isu gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah disepakati, dan beberapa poin penting telah disepakati. Tetap ada kesenjangan, tapi tidak mengganggu (peluang kesepakatan).”

Pemimpin Hamas ini menambahkan, dengan syarat namanya tidak dipublikasikan,  kalau “Perjanjian tersebut dapat terwujud sebelum akhir tahun ini jika Netanyahu tidak mengganggu perjanjian tersebut dengan persyaratan baru.”

Dia menjelaskan, “Perjanjian tersebut, jika diumumkan dan dilaksanakan, akan menetapkan penghentian perang secara bertahap dan penarikan militer Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, namun perjanjian tersebut berakhir dengan kesepakatan serius untuk pertukaran tahanan, penghentian perang secara permanen, dan penghentian perang secara permanen. penarikan penuh dari Jalur Gaza, kembalinya para pengungsi, dan tidak kembalinya permusuhan dengan jaminan mediator dan rekonstruksi internasional.”

Israel: Kondisi Negosiasi Membaik

Kemarin lusa, kantor Netanyahu memberi tahu keluarga tahanan di Jalur Gaza bahwa kondisi untuk mencapai kesepakatan pertukaran dengan faksi-faksi Palestina telah "membaik" meski belum mencapai kesepakatan akhir.

Menurut surat kabar "Israel Today", ini adalah pertama kalinya kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang berbicara tentang "perkembangan" dalam negosiasi sejak awal perang genosida - yang dilancarkan Israel terhadap batu, pohon, dan segala yang terkait rakyat Palestina. - pada tanggal 7 Oktober 2023.

Selasa lalu, media Mesir memberitakan bahwa Kairo dan Doha melakukan upaya intens dengan semua pihak untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Israel menahan lebih dari 10.300 tahanan Palestina di penjara-penjaranya, dan diperkirakan ada 100 tahanan Israel yang ditahan oleh milisi perlawanan Palestina di Jalur Gaza.

Adapun Hamas mengumumkan bahwa puluhan dari mereka (sandera Israel) terbunuh dalam serangan acak Tentara Israel.

Hamas telah berulang kali menegaskan selama beberapa bulan terakhir kesiapannya untuk mencapai kesepakatan, dan mengumumkan persetujuannya pada Mei lalu atas proposal yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden.

Namun, Netanyahu mundur dari usulan Biden, dengan mengajukan syarat baru, terutama soal kelanjutan perang genosida dan keengganannya menarik tentara Israel dari Gaza.

Sementara Hamas menuntut penghentian perang sepenuhnya, penarikan total tentara pendudukan Israel, dan kesepakatan pertukaran yang adil.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengumumkan kalau tentara Israel bermaksud mengambil kendali keamanan di Jalur Gaza dan berhak beroperasi di sana setelah perang, seperti yang terjadi di Tepi Barat yang diduduki.

Baca juga: Perkembangan Negosiasi Gencatan Senjata: Israel Mau Bikin Gaza Bak Tepi Barat, Netanyahu Bermanuver

Pihak oposisi dan keluarga tahanan Israel menuduh Netanyahu menghalangi perjanjian tersebut, demi mempertahankan posisi dan pemerintahannya.

Para menteri Israel dari kelompok ultranasionalis ekstrem, termasuk Menteri Keamanan Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, mengancam akan mundur dari pemerintahan dan menggulingkannya jika syarat penghentian perang Gaza diterima Israel.

Dengan dukungan Amerika, Israel telah melakukan – sejak 7 Oktober 2023 – genosida di Gaza yang menyebabkan hampir 153.000 warga Palestina menjadi martir dan terluka, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan lebih dari 11.000 orang hilang, di tengah kehancuran besar-besaran dan kelaparan yang menewaskan puluhan orang. anak-anak dan orang tua.

Israel melanjutkan pembantaiannya di hadapan seluruh dunia, mengabaikan dua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada tanggal 21 November, terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Galant, karena melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini