Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan setuju dengan Panglima Pemerintahan baru Suriah, Ahmed al-Sharaa atau yang terkenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani.
Al-Julani menjadi pemimpin de facto Suriah setelah aliansi oposisi bersenjata yang ia pimpin, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.
Setelah jatuhnya rezim Assad, Al-Julani menggambarkan hubungan Suriah-Rusia sebagai hubungan jangka panjang dan strategis, sehingga perlu dilanjutkan.
Sergei Lavrov mendukung pernyataan Al-Julani dan menegaskan perlunya untuk menjalin hubungan dengan pemerintah yang baru di Suriah.
Menlu Rusia itu juga menekankan Rusia tidak akan membiarkan terjadi perpecahan di Suriah.
Selain itu, ia menyerukan Israel untuk tidak menjamin keamanannya dengan mengorbankan keamanan negara lain, seperti yang ia katakan.
"Suriah tidak bisa dibiarkan runtuh, meskipun beberapa pihak benar-benar menginginkannya," kata Sergei Lavrov, seperti diberitakan Al Jazeera.
Di sisi lain, ia menegaskan Rusia memahami kekhawatiran Turki, yang menurutnya sah, mengenai situasi keamanan di perbatasannya dengan Suriah di tengah ancaman militan yang menargetkan Turki.
Setelah menggulingkan rezim Assad, Al-Julani menjadi pemimpin de facto Suriah ketika negara itu menuju masa transisi.
Ia menugaskan Perdana Menteri Suriah, Muhammad Al-Bashir, untuk membentuk pemerintahan baru dan memimpinnya untuk mengatur masa transisi hingga Maret 2025.
Selain itu, Al-Julani juga menunjuk sejumlah orang untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan sementara.
Baca juga: Rusia Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris setelah Gulingkan Rezim Assad di Suriah
Rusia Ingin Lanjutkan Hubungan dengan Suriah
Sergei Lavrov mengungkapkan harapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah baru Suriah setelah berakhirnya fase transisi.
Rusia mengharapkan berlanjutnya kerja sama ekonomi dan investasi.
"Moskow berhubungan dengan pemerintah baru Suriah melalui kedutaan besarnya di Damaskus," kata Sergei Lavrov.