Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketidakpastian politik di Korea Selatan (Korsel) semakin meningkat.
Terbaru, oposisi mengajukan pemakzulan terhadap Presiden sementara Korsel Han Duck Soo.
Pada Kamis (26/12/2024), Partai Demokrat (DP) mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han Duck Soo setelah Han menolak untuk mengisi tiga lowongan hakim Mahkamah Konstitusi.
Keputusan ini memperburuk kondisi ekonomi negara, di mana won merosot tajam ke level terendah sejak krisis keuangan global 2007-2009, dikutip dari AFP dan CNBC.
DP menuntut agar Han segera mengisi lowongan hakim tersebut, yang berperan penting dalam memutuskan masa depan Yoon.
Penolakan ini dianggap sebagai upaya untuk menunda proses hukum terhadap Presiden Yoon Suk-yeol, yang telah diskors setelah mengeluarkan deklarasi darurat militer pada awal Desember 2024.
"Kami telah mengajukan mosi dan akan melaporkannya ke sidang pleno hari ini. Kami akan melakukan pemungutan suara besok," kata anggota oposisi, Park Sung Joon, seperti dikutip dari Kyodo News.
Proses pemakzulan terhadap Han melibatkan tantangan konstitusional, dengan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Han berpendapat, hanya presiden yang sah yang berwenang untuk mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi.
PPP juga berpendapat pemakzulan terhadap Han memerlukan persetujuan dua pertiga anggota parlemen, yakni 200 suara.
Namun, DP berargumen, mayoritas sederhana sudah cukup untuk memakzulkan Han, yang berarti hanya 151 suara yang diperlukan.
Pukulan terhadap ekonomi
Baca juga: Pemimpin Partai Berkuasa di Korea Selatan Mengundurkan Diri di Tengah Pemakzulan Presiden
Jika pemakzulan Han berhasil, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Choi Sang-mok, akan mengambil alih sementara jabatan presiden.
Choi memperingatkan pemakzulan Han dapat memberikan pukulan besar terhadap ekonomi yang sedang menghadapi krisis.
"Perekonomian dan penghidupan masyarakat berada di atas es tipis di bawah status darurat nasional, dan tidak dapat mengatasi ketidakpastian politik yang lebih besar yang akan timbul dari presiden sementara yang lain yang memangku jabatan presiden sementara," kata Choi, dikutip dari Reuters.
CNBC melaporka, nilai won terus mengalami tekanan akibat ketidakpastian politik yang semakin mendalam.