TRIBUNNEWS.COM - Keputusan otoritas sementara Suriah untuk memberikan sejumlah pangkat militer senior kepada para pemimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan faksi-faksi sekutunya, termasuk kepada mereka yang bukan warga negara Suriah, memicu gelombang kritik dan ketidakpuasan.
Mengutip The New Arab, ketidakpuasan terutama datang dari mantan perwira tentara Suriah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Bashar al-Assad.
Kritik ini terutama berfokus pada pemberian pangkat militer kepada pejuang HTS asing.
Beberapa pihak juga mempertanyakan hak Ahmed al-Sharaa, pemimpin HTS yang kini menjadi penguasa de facto Suriah, untuk mengambil keputusan sepihak.
Kekhawatiran juga muncul mengenai kompetensi para pejuang tersebut dalam memegang pangkat senior, karena tidak satu pun dari mereka adalah lulusan lembaga militer yang diakui negara.
Sebaliknya, mereka memperoleh pengalaman hanya di medan perang, di mana aturan dan prosedur yang diterapkan oleh tentara profesional tidak pernah digunakan.
Keputusan untuk mengintegrasikan faksi-faksi yang terlibat dalam revolusi Suriah, umumnya dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut.
Namun, pertanyaan masih muncul terkait bagaimana proses integrasi ini akan dilakukan, siapa saja yang akan diikutsertakan, dan bagaimana caranya.
Misalnya, faksi-faksi di bawah Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki, diperkirakan akan segera diintegrasikan ke dalam lembaga militer baru yang dibangun di atas sisa-sisa tentara rezim Assad.
Namun, tampaknya SNA dikecualikan dari komunikasi apa pun dengan pemerintahan baru ini, menurut laporan pada tanggal 23 Desember.
Pemberian Pangkat Militer untuk Pemimpin HTS
Keputusan "No.8", yang dipublikasikan pada hari Minggu (29/12/2024) di akun Telegram Komando Umum Sharaa, mencantumkan daftar 49 orang yang akan "dipromosikan" ke pangkat Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal, dan Kolonel, sebagai bagian dari "pengembangan dan modernisasi tentara Suriah".
Baca juga: Penculikan dan Pembunuhan di Luar Hukum Meningkat di Suriah di Bawah Kekuasaan HTS
Di antara mereka yang dipromosikan adalah komandan sayap militer HTS sekaligus Menteri Pertahanan yang baru diangkat dalam pemerintahan transisi, Murhaf Abu Qasra, yang menerima pangkat Mayor Jenderal.
Tiga mantan perwira yang membelot dari tentara Suriah selama perang juga termasuk dalam daftar tersebut, bersama beberapa komandan HTS dan anggota faksi lainnya.
Pejuang non-Suriah yang mendapatkan pangkat militer meliputi Abdul Samriz Bashari (Albania), Alaa Mohammed Abdul Baqi (Mesir), dan Ibnian Ahmed al-Hariri (Yordania), yang menerima pangkat Kolonel.