Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memblokir rencana perusahaan asal Jepang Nippon Steel untuk mengakuisisi atau membeli raksasa baja asal Pittsburgh, Pennsylvania, US Steel.

Pembatalan akuisisi ini dilakukan Biden menjelang akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada 20 Januari 2025.

Biden mengatakan akuisisi senilai 14,9 miliar dollar AS atau Rp 241,33 triliun (kurs Rp 16.200) yang diusulkan oleh Nippon Steel berisiko terhadap keamanan nasional Negeri Paman Sam itu, lantaran akuisisi itu menempatkan salah satu produsen baja terbesar di AS di bawah kendali asing.

Sehingga pengambilalihan ini dinilai bisa menciptakan risiko terhadap rantai pasokan salah satu komoditas paling penting negara tersebut. Alasan tersebut yang membuat Biden menolak usulan rencana akuisisi tersebut.

Baca juga: 70 Warga Palestina Tewas saat Biden Sepakati Penjualan Senjata ke Israel Senilai 8 Miliar Dolar

"Tindakan hari ini mencerminkan komitmen saya yang teguh untuk memanfaatkan semua kewenangan yang tersedia bagi saya sebagai Presiden untuk mempertahankan keamanan nasional AS,” kata Biden dikutip dari APNews.

“Termasuk dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika terus memainkan peran utama di sektor-sektor yang penting bagi keamanan nasional kita," imbuhnya.

Sebelum memblokir upaya akuisisi tersebut, Presiden Biden telah mengutus tim untuk melakukan peninjauan selama berbulan-bulan atas kesepakatan tersebut. Peninjauan ini dilakukan langsung oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat.

Biden sejauh ini tak merinci bagaimana kesepakatan tersebut akan membahayakan keamanan nasional. Namun keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari serikat pekerja United Steelworkers yang mendukung Biden pada saat pemilu.

Presiden United Steelworkers International David McCall mengatakan Nippon Steel sebagai 'penipu perdagangan' yang selama beberapa dekade berupaya merusak industri dalam negeri AS dengan 'membuang' produknya ke pasar Negeri Paman Sam.

"Ini jelas merupakan keputusan politik yang telah lama dipikirkan oleh Presiden Biden. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia akan melindungi pekerja Amerika, khususnya di sektor baja,” kata Direktur RealEcon Initiative di Council on Foreign Relations, Matthew Goodman.

“Ini adalah sektor penting, dan menjadi sasaran praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sulit untuk benar-benar memahami logika keamanan nasional di balik pemblokiran transaksi ini,” sambungnya.

Hubungan Jepang dan AS Terancam

Merespon putusan Joe Biden, Nippon Steel dengan tegas menyampaikan kekecewaan mereka. Perusahaan baja kondang asal Jepang itu menyebut keputusan Biden bermuatan politis.

Mereka tak segan menempuh jalur hukum karena tuduhan yang dilontarkan Biden dan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) dinilai tidak kredibel dan berdasar. Padahal Nippon telah membayar premi untuk jaminan kesepakatan dan sejumlah konsesi termasuk langkah terakhir untuk memberi hak veto ke pemerintah AS.

"Pernyataan dan perintah presiden tidak memberikan bukti kredibel apapun terkait masalah keamanan nasional, sehingga memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik," demikian pernyataan Nippon Steel.

Imbas keputusan itu, ada kekhawatiran kuat dari kalangan ekonomi Jepang dan AS, dan terutama dari industri Jepang mengenai kemungkinan renggangnya hubungan kedua negara itu yang berpotensi mempengaruhi investasi masa depan antara Jepang dan AS.

Keputusan Biden untuk memblokir penjualan tersebut menunjukkan bahwa bahkan sekutu setia seperti Jepang pun tidak kebal terhadap gelombang proteksionisme yang meningkat di AS.