Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Sejak akhir pekan kemarin, ribuan warga Korea Selatan berkumpul di dekat kediaman Presiden Yoon Suk Yeol, protes digelar sehari sebelum surat perintah penangkapan Yoon berakhir.
Aksi ini dilakukan para pendukung Yoon untuk menghalangi Badan Antikorupsi Korea Selatan atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) yang akan menjemput paksa Presiden Yoon yang dimakzulkan.
Di bawah guyuran hujan salju, ribuan demonstran membentangkan plakat bertuliskan "Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol".
Tak hanya itu pendukung Yoon juga turut melontarkan kalimat "Hentikan Pencurian", sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh para pendukung Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2016.
"Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa membawa semua salju dan kami akan tetap di sini," kata pengunjuk rasa anti-Yoon Lee Jin-ah (28) mengutip dari Channel News Asia.
"Saya berhenti dari pekerjaan saya untuk melindungi negara dan demokrasi kita," katanya, seraya menambahkan bahwa dia berkemah di luar kediamannya semalaman.
Dukungan serupa juga dilontarkan Park Young-chul (70) ia mengatakan badai salju tidak akan menghalanginya untuk mendukung Yoon sebelum surat perintah penggeledahan berakhir pada tengah malam pada hari Senin.
Unjuk rasa mulai pecah setelah Yoon mengatakan dia menonton protes untuk mendukung pemerintahannya di siaran langsung YouTube dan berjanji untuk 'melawan' mereka yang mencoba mempertanyakan perebutan kekuasaannya yang berumur pendek.
Kronologi Konflik Politik Korsel
Konflik politik Korsel memanas setelah para anggota parlemen Korea Selatan memutuskan untuk mencopot Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai presiden Korsel pada Sabtu (14/12/2024).
Pemakzulan sah dilakukan usai 204 dari 300 anggota parlemen anggota memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan.
Baca juga: Penyidik Korsel Minta Bantuan Penjabat Presiden Tangkap Yoon Suk Yeol
Sementara 85 anggota parlemen memilih menolak dan tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan.
Atas putusan parlemen ini, Yoon kini resmi dimakzulkan dan diberhentikan sementara dari jabatannya,
Langkah ini dilakukan dengan dalih untuk meringankan "penderitaan rakyat" setelah dekrit darurat militernya yang berlaku singkat.
Tak lama surat perintah penangkapan Yoon diajukan tim investigasi ke Pengadilan Distrik Barat Seoul, atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.