SNA telah memasukkan sejumlah pejuang dan komandan ISIS ke dalam jajarannya selama bertahun-tahun.
SNA memainkan peran penting dalam serangan mendadak selama 11 hari, yang berakhir dengan runtuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember.
Sejak jatuhnya Damaskus, SNA dan SDF terlibat dalam bentrokan sengit satu sama lain.
Bentrokan meningkat dalam beberapa hari terakhir, karena gencatan senjata yang ditengahi AS gagal.
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) melaporkan pada tanggal 5 Januari bahwa lebih dari 100 pejuang dari kedua belah pihak telah tewas dalam beberapa hari terakhir.
Bentrokan tersebut berpusat di kota Manbij di wilayah utara Aleppo.
“Pasukan Turki dan milisi proksi mereka akan menguasai bendungan Teshreen yang strategis dan jembatan Qarrah Qarquzaq,” SOHR melaporkan.
Menurut SDF, militan yang bertempur bersama SNA termasuk warga negara Chechen, Turkestan, dan Uzbekistan.
Pasukan SDF tetap menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah dan sebagian wilayah provinsi Deir Ezzor, khususnya tepi timur Sungai Efrat.
Milisi Kurdi, yang dibentuk dengan dukungan AS pada tahun 2015, telah membantu Washington mempertahankan kendali atas wilayah Suriah yang kaya minyak dan gandum sejak tahun 2017.
Sikap Penguasa Baru Suriah
Ahmed al-Sharaa kepala gerakan Hayat Tahrir al-Sham (hts) yang kini berstatus pemimpin pemerintahan baru Suriah, pada Minggu (29/12/2024) berjanji kalau pemerintahannya akan mencegah kelompok berentitas Kurdi, Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dikenal sebagai kelompok Kurdi Suriah.
Kelompok PKK/YPG dinilai menggunakan Suriah sebagai basis operasi dan dianggap sebagai kelompok teror, khususnya oleh Turki yang menilai gerakan tersebut juga sebagai kelompok separatis.
Baca juga: Poros Perlawanan Digebuk Israel, Iran: Suriah Bukan Kejutan, Milisi Bakal Ada di Seluruh Kawasan
Berbicara kepada saluran televisi Saudi Al-Arabiya/Al-Hadath , al-Sharaa memaparkan visinya untuk masa depan Suriah, menekankan ada rencana untuk reformasi konstitusi dan pemilihan umum.
Menekankan kalau suku Kurdi adalah bagian integral dari Suriah, al-Sharaa mengatakan pemerintahannya tidak akan membiarkan negara itu menjadi basis bagi PKK/YPG dan menegaskan kembali kalau Suriah harus tetap bersatu.