TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Lebanon resmi memilih Kepala Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon pada hari Kamis (9/1/2025).
Joseph Aoun, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima militer Lebanon, memperoleh 99 suara dalam sidang parlemen, melebihi 86 suara yang dibutuhkan untuk menang.
Dilantiknya Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon mengisi kebuntuan politik yang berlangsung lebih dari dua tahun.
Usai mengangkat sumpah, Aoun yang kini berusia 61 tahun menyampaikan pidato.
Pada pidato pelantikannya, Joseph Aoun telah mengungkapkan komitmennya untuk mengendalikan semua senjata yang berada di luar otoritas negara, serta menegaskan kembali keseriusan baru untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan Israel.
Komitmen Aoun untuk menegaskan hak negara dalam memonopoli kepemilikan senjata mendapat berbagai hal positif.
"Saya juga akan bekerja untuk menegaskan hak negara untuk memonopoli kepemilikan senjata," katanya, dikutip dari The New Arab.
Meskipun Aoun tidak menyebut Hizbullah secara langsung, janji untuk menghormati resolusi internasional dan melakukan gencatan senjata dengan Israel sudah cukup untuk menunjukkan niatnya.
Kelompok ini telah menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan senjata mereka jika tentara Lebanon mampu menjaga keamanan negara dari ancaman Israel.
Kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat mulai berlaku pada tanggal 27 November, dengan batas waktu hingga akhir Januari untuk implementasinya.
Ketegangan meningkat karena Israel telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan Israel tetap mempertahankan kehadirannya di wilayah Lebanon selatan setelah batas waktu yang telah ditentukan.
Baca juga: Pidato Perdana Presiden Joseph Aoun: Awal Baru bagi Lebanon dengan Fokus pada Keamanan Nasional
Sebagai bagian dari perjanjian, Lebanon bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada senjata yang berada di luar kendali negara di Lebanon selatan, khususnya di wilayah sekitar Sungai Litani tempat pasukan penjaga perdamaian PBB beroperasi.
Negara juga harus memastikan bahwa senjata di seluruh wilayah Lebanon disita dan perbatasan negara dilindungi secara ketat.