Baca tanpa iklan
Masa lalu Patrick Kluivert terkait judi sepak bola menjadi perbincangan di media sosial setelah dirinya ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia menggantikan Shin Tae-yong alias STY.
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki pekerjaan rumah untuk meredakan kekhawatiran publik terkait judi sepak bola setelah rekam jejak Kluivert kembali mengemuka, ujar sejumlah pengamat.
Warganet menyitir pemberitaan mantan bintang klub Ajax dan Barcelona itu pada tahun 2017. Sebagaimana diberitakan surat kabar Belanda De Volkskrant yang kemudian dilansir Bleacher Report dan Marca, Kluivert diduga berutang judi sebanyak 1 juta euro (Rp 16,7 miliar) kepada geng kriminal terkait pengaturan skor.
Kluivert diberitakan sudah membantah keterkaitan dirinya aktivitas ilegal meski dia sempat dipanggil sebagai saksi oleh pihak berwenang. Pengacara Kluivert, Gerard Spong, telah menegaskan bahwa kliennya adalah 'korban' dalam hal ini.
PSSI juga sudah membantah Kluivert terlibat dalam pengaturan skor.
"Pastinya kalau dia terlibat match fixing atau pengaturan skor atau berhubungan dengan judi sudah pasti orangnya di-blacklist di Eropa," ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulingga seperti dilansir Kompas.com.
"Kalau di-blacklist, enggak mungkin kami panggil," imbuhnya.
Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu (11/01) dan dikenalkan secara resmi ke publik sehari kemudian. Dia akan dibantu dua asisten pelatih asal Belanda Alex Pastoor dan Denny Landzaat.
Kluivert akan memulai debut sebagai pelatih timnas Indonesia ketika skuad Garuda bertandang ke Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang untuk melawan Australia. Pada 25 Maret, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret.
Kedua pertandingan itu merupakan lanjutan ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia.
'Bola panas di tangan Erick Thohir'
Pengamat sepak bola Eko Noer Kristiyanto menyebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kini memiliki tugas untuk meyakinkan publik atas penunjukan Kluivert.
Eko yang juga pakar hukum olahraga menyoroti persoalan integritas dalam pemilihan Kluivert. Dia menilai pemilihan mantan legenda timnas Belanda itu oleh PSSI itu "tidak patut".
"Apalagi Pak Erick [Thohir] pasti tahu bahwa negara kita tengah mengalami masalah perjudian online yang serius, sedangkan Patrick [Kluivert] dapat dikatakan punya track record dengan perjudian," ujar Eko kepada BBC News Indonesia pada Kamis (09/01).
"Di sisi lain, kita memerangi match fixing [pengaturan skor], tetapi, kok, mengambil orang seperti ini?"
Di sisi lain, Eko mengakui penunjukan Kluivert sudah menjadi keputusan PSSI. Dia menilai bisa jadi publik "memaafkan atau melupakan" rekam jejak Kluivert terkait integritas apabila mantan pelatih timnas Curacao itu bisa membawa Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia.
"Yang jelas Patrick masuk ke timnas dalam keadaan nol catatan buruk. Kecuali [kasus] match fixing-nya melibatkan Indonesia," ujar Eko.
"Ya, sudah, waktu yang akan menjawab. Bebannya di PSSI [dan] Erick Thohir, bukan di Patrick Kluivert."
Senada, pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo mengakui rekam jejak Kluivert yang dipandang negatif dapat mengganggu "kenyamanan publik Indonesia" apalagi setelah dirinya sudah ditetapkan sebagai pelatih timnas.
"Tapi saya pikir kita enggak usah menengok ke belakang," ujar Kesit melalui sambungan telepon.
"Yang paling penting adalah bagaimana PSSI mengantisipasi [apabila] muncul isu-isu yang enggak sedap terkait rekam jejak [Kluivert]. Tetapi tetap harus dipantau, kalau perlu melibatkan seluruh unsur."
Selain itu, Kesit menyebut Satgas Anti Mafia mesti terus menjalankan fungsinya agar situasi dalam tubuh timnas terus kondusif.
"Jangan sampai kemudian muncul isu-isu yang tidak sedap terkait dengan persoalan-persoalan di luar lapangan," ujar Kesit.
"Yang paling penting adalah sekarang, bagaimana kemudian Indonesia fokus untuk menyelesaikan persaingannya di zona Asia kualifikasi Piala Dunia, supaya harapan atau keinginan untuk bisa lolos tetap ada bahkan semakin besar," tegasnya.
Ronny Pangemanan, pengamat sepak bola lainnya, mengutarakan optimismenya.
"Kalau kejadian dalam waktu satu, dua tahun terakhir ini, saya [juga] menolak. Pak Erick sebagai Ketua Umum [PSSI] tidak bodoh. Dia [pasti] sudah periksa rekam jejak seseorang terlebih dahulu," ujar Ronny.
Sementara itu, Unggul Indra, presiden perkumpulan suporter timnas La Grande Indonesia, mengatakan "suka enggak suka, mau enggak mau" tongkat estafet pelatih timnas Indonesia sudah jatuh ke tangan Kluivert.
"Semoga ini jadi ajang pembuktian bagi federasi bahwa ini hanya masa lalu Kluivert, dan bisa bawa timnas menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia," ujarnya.
Bagaimana pemberantasan mafia judi sepak bola di Indonesia?
Kasus mafia sepak bola di Indonesia sudah menjadi sorotan dari sejumlah akademisi.
Hakim Ranto Sabungan Silalahi dalam makalahnya yang diterbitkan jurnal Indonesia Law Review Universitas Indonesia pada tahun 2020 membahas unsur korupsi dalam pengaturan skor di Indonesia.
"Indonesia bisa mencontoh Australia di dalam memberantas pengaturan skor dalam olahraga sepakbola," tulis Ranto.
"Australia telah memasukkan pengaturan skor ke dalam korupsi dalam bidang olahraga di mana para pelaku mendapat sanksi pidana yang tegas dari penegak hukum—bukan hanya sanksi disiplin/etik."
Sementara pakar dari Universitas Indonesia, Celine Tjandra, dalam makalahnya tentang judi sepak bola di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2024 menyebut pendeteksian praktik perjudian ilegal rumit karena banyaknya bentuk dan cara bermain judi bola, praktek yang sembunyi-sembunyi, dan saluran ilegal yang sulit dilacak.
Pengamat olahraga dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rumi Iqbal Doewes, dalam makalahnya tentang pengaturan skor di Indonesia yang terbit pada tahun 2020 mengutip pengakuan pemain sepak bola secara anonim yang mengaku ditawari Rp 50 juta untuk sengaja kalah dari tim lawan.
Pengamat hukum sepak bola Eko Noer Kristiyanto menyebut Indonesia masih jauh dari kata "bersih" dari mafia judi sepak bola. Dia bahkan menyebut match fixing alias pengaturan skor "masih membayangi kompetisi" di Indonesia.
Eko mengingatkan publik atas skandal pengaturan skor laga sepak bola pada tahun 2018 yang menggaris bawahi suburnya mafia judi di cabang olahraga populer ini.
Akan tetapi, Eko menggarisbawahi kasus pengaturan skor bahkan membayangi negara-negara yang bahkan lebih maju dari Indonesia.
"Kalau Indonesia mau serius memberantas match fixing, harus ada lembaga permanen yang bertugas menangani sports crime alias kejahatan bidang olahraga. Pengaturan skor itu cuma bagian kecil dari sports crime, kita belum ngomongin pencucian uang," ujar Eko.
Eko menilai Satgas Anti Mafia yang dibentuk pada tahun 2018 belum cukup untuk menangani pengaturan skor di Indonesia karena lembaga itu masih berupa ad hoc.
Selain karena lembaganya nonpermanen, Eko menilai personel kepolisian Satgas Anti Mafia masih membutuhkan keterangan dari ahli-ahli eksternal untuk memahami unsur teknis dalam pertandingan sepak bola.
Eko membandingkan dengan penanganan kasus pengaturan skor sepak bola oleh pihak berwenang Singapura di ajang SEA Games 2015.
Menurut Eko, kepolisian Singapura saat itu mampu membongkar match fixing karena anggota mereka sudah terlatih untuk mengamati situasi di lapangan yang mencurigakan dan terindikasi sebagai pengaturan skor.
"Selain punya kemampuan investigasi, polisi Singapura juga mengerti teknis olahraganya [terkait] match fixing. Misalnya kalau ada pemain menerima bola yang seharusnya dibuang, tiba-tiba malah dioper ke belakang. Nah, kalau di kita masih belum SDM-nya," ujar Eko.
"Mungkin isu [sports crime] masih kurang seksi dibandingkan terorisme atau narkoba. Jadi kalau pun polisi kita ikut pelatihannya, ilmunya enggak dieksplorasi."
BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi pihak PSSI dan Satgas Anti Mafia untuk kebutuhan artikel ini. Namun, hingga artikel diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.