Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Raja Yordania Abdullah II menjadi pemimpin Arab pertama yang bertemu Donald Trump di Gedung Putih, sejak masa jabatan kedua presiden Amerika Serikat itu dimulai pada 20 Januari.
Pertemuan Raja Abdullah-Trump terjadi pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Putih, Washington DC, lapor Al Jazeera.
Dialog antara keduanya berlangsung di tengah ketegangan tinggi di Gaza, yang dilanda serangan militer Israel sejak Oktober 2023.
Raja Abdullah menghadapi situasi rumit karena Trump menekan Yordania untuk menerima warga Palestina yang mengungsi akibat serangan militer di Gaza.
Ini menjadi isu yang sangat sensitif, mengingat Yordania, bersama dengan Mesir, menolak untuk menerima warga Palestina yang dipaksa meninggalkan Gaza.
Berikut ini poin-poin penting dari dialog antara Raja Abdullah dan Trump, dikutip dari Al Jazeera dan CNN:
1. Trump Tekankan Rencana Pengambilalihan Gaza
Salah satu bagian yang mencuri perhatian dalam pertemuan ini adalah pernyataan Trump mengenai rencana pengambilalihan Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, Trump menyatakan Amerika Serikat akan "mengambil alih" dan "memiliki" Gaza".
Trump mengklaim hal ini akan membawa stabilitas di Timur Tengah untuk pertama kalinya.
Menurut Trump dengan mengendalikan Gaza, AS bisa membangun kembali wilayah tersebut, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengubahnya menjadi kawasan yang makmur.
Baca juga: Dirut BRI Waspadai Tantangan Perbankan Tahun Ini, Termasuk Perang Tarif Trump
Trump menegaskan warga Palestina yang tinggal di Gaza akan dipindahkan ke negara ketiga, termasuk Yordania dan Mesir.
Pernyataan ini jelas kontroversial karena tidak hanya mengabaikan hak-hak warga Palestina, tetapi juga bisa memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan tersebut.
"Kami akan mengambilnya. Kami akan mempertahankannya. Kami akan menghargainya," ucap Trump, mengacu pada Gaza yang akan dikelola oleh Amerika Serikat.
Dalam pandangan Trump, Gaza seolah-olah hanya sebuah proyek properti yang perlu dibangun kembali.
Banyak pihak menilai ide ini sangat tidak realistis dan mengabaikan konflik politik dan kemanusiaan yang ada di wilayah tersebut.