Usulan Mesir soal Gaza untuk Trump: 'Redistribusi, Bukan pemindahan'

TRIBUNNEWS.COM- Mesir telah menyusun proposal untuk rekonstruksi Jalur Gaza, yang berfungsi sebagai alternatif terhadap rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih wilayah kantong itu dan mengusir penduduknya, menurut sumber yang dikutip oleh Al-Araby al-Jadeed . 

Menurut laporan tersebut, rencana tersebut akan disampaikan kepada Trump setelah dibahas dan disetujui dalam dua pertemuan puncak mendatang di Riyadh dan Kairo. 

“Ada perbedaan pendapat di antara negara-negara Arab yang berpengaruh mengenai prinsip-prinsip umum … dari rencana ini,” kata sumber tersebut. 

Rencana tersebut terdiri dari dua tahap. 

Yang pertama adalah pembangunan kembali tanpa menggusur warga Palestina dari tanah mereka, dan yang kedua adalah pembatasan aliran persenjataan ke seluruh Gaza. 

Tahap pertama “berlangsung selama 10 tahun dan mencakup operasi rekonstruksi skala besar, termasuk infrastruktur dan perumahan, selain langkah-langkah awal untuk solusi komprehensif bagi masalah Palestina,” menurut seorang diplomat Mesir. 

Rencana tersebut mencakup “distribusi ulang” populasi untuk mengurangi kepadatan dan menyediakan “ruang aman di area yang dekat dengan pemukiman di wilayah Gaza.”

Persenjataan perlawanan akan ditangani sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pengaturan untuk memberlakukan "pembatasan dan kontrol" pada depot senjata tanpa pelucutan senjata sepenuhnya, dengan mempertimbangkan keprihatinan dan tuntutan para pemodal dan donor, tetapi juga mempertimbangkan penolakan faksi bersenjata untuk menyerahkan senjata sampai negara Palestina terbentuk. 

Berdasarkan rencana tersebut, lokasi-lokasi tertentu akan ditetapkan untuk penyimpanan senjata di bawah pengawasan bersama oleh pasukan Mesir dan Eropa. 

Sebuah komite Arab juga akan dibentuk untuk mengawasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan.

"Sebuah perusahaan keamanan Amerika akan terus beroperasi di jalur tersebut, tetapi tugasnya akan terbatas pada tiga lokasi utama di titik kontak antara Gaza dan permukiman. Perannya akan terbatas untuk memastikan bahwa area yang akan dibangun kembali bebas dari terowongan atau infrastruktur militer apa pun," tambah laporan tersebut. 

Tahap kedua kesepakatan akan menetapkan kerangka waktu untuk penerapan solusi dua negara. 

Salah satu sumber mengatakan bahwa negara Teluk mengadakan pembicaraan dengan pejabat AS dan Israel dan mengkritik rencana Mesir – khususnya penolakannya untuk mendorong migrasi warga Palestina keluar dari Gaza. 

"Kairo mengikuti kebijakan ganda dalam berurusan dengan Hamas, yakni mempertahankan keberadaan faksi-faksi perlawanan di Gaza dengan cara yang melayani kepentingan Mesir, yang membuat mereka menjadi faktor tekanan bagi Israel dan membatasi peluang investasi di kawasan tersebut," kata sumber tersebut.