TRIBUNNEWS.COM – Presiden Madagaskar Andry Rajoelina dilaporkan melarikan diri dari negaranya menggunakan pesawat militer Prancis di tengah gelombang besar demonstrasi yang dipimpin kaum muda Generasi Z.

Kabar kepergian Rajoelina dikonfirmasi oleh Siteny Randrianasoloniaiko, pemimpin oposisi di parlemen.

Ia mengatakan kepada Reuters bahwa presiden meninggalkan Madagaskar pada Minggu (12/10/2025) setelah sejumlah unit militer membelot dan bergabung dengan pengunjuk rasa.

“Kami menghubungi staf kepresidenan, dan mereka mengonfirmasi bahwa dia telah meninggalkan negara ini,” ujar Randrianasoloniaiko.

Dalam pidato yang disiarkan lewat Facebook pada Senin (13/10/2025) malam, Rajoelina mengaku telah berpindah ke lokasi yang aman demi keselamatannya.

Dia menegaskan tidak akan “membiarkan Madagaskar dihancurkan.”

Ia menolak mengungkap lokasi keberadaannya.

Menurut CNN International, pria berusia 51 tahun itu semestinya menyampaikan pidato di televisi nasional.

Akan tetapi acara dibatalkan setelah “sekelompok angkatan bersenjata mengancam akan mengambil alih media milik negara.”

Sebuah sumber militer mengatakan kepada Reuters bahwa Rajoelina diterbangkan menggunakan pesawat Casa milik Angkatan Darat Prancis dari Bandara Sainte Marie pada Minggu pagi.

“Lima menit setelah pesawat tiba, sebuah helikopter mendarat dan menjemput penumpang—Rajoelina di antaranya,” kata sumber tersebut.

Radio RFI Prancis melaporkan bahwa keberangkatan itu diduga melibatkan kesepakatan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, meski Macron menolak mengonfirmasi laporan tersebut.

“Saya tidak akan mengonfirmasi apa pun hari ini,” ujar Macron di Mesir, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Baca juga: Waktu Terbaik Mengunjungi Madagaskar: Musim Kemarau, Musim Hujan, dan Aktivitas Menarik

Macron menambahkan bahwa “Prancis memahami keluhan kaum muda, tetapi tatanan konstitusional harus dijaga.”

Gelombang Protes Gen Z Guncang Ibu Kota

Protes di Madagaskar pecah sejak 25 September akibat kelangkaan air dan listrik, sebelum berkembang menjadi kemarahan atas korupsi, kemiskinan, dan buruknya layanan publik.